MUSI RAWAS, Sumatera Headline- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Provinsi Sumsel, memfasilitasi penyusunan rencana tindaklanjut rekomendasi audit kasus stunting dengan tim audit kasus stunting Kabupaten Musi Rawas (Mura), Rabu (05/102022) di Hotel Smart Kota Lubuklinggau.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB) Kabupaten Mura, Supardiyono mengatakan, audit kasus stunting ini, suatu rangkai proses yang panjang dalam pelaksanaan aksi percepatan penurunan stunting.
“Kegiatan itu dimulai dengan penetapan keputusan Bupati, tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diketuai Wabup Mura, Hj Suwarti,” kata Supardiyono.
Kemudian lanjut Supardiyono penetapan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di 186 Desa dan 13 Kelurahan, dengan masing-masing satu atau lebih tim terdiri dari tiga personil yakni bidan desa, kader KB dan PKK desa, sehingga seluruhnya ada 333 TPK.
Selanjutnya pelaksanaan aksi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN Pasti), dimulai pendampingan calon pengantin selama 90 hari sebelum menikah, pendampingan ibu hamil selama kehamilan dan pendampingan ibu pasca persalinan selama 90 hari atau tiga bulan.
Sementara itu, Sekretaris DPP-KB Mura, M Nizar mengatakan, dari aspek epidemiologi mulai dari metodologi pemilihan sampel sasaran AKS, sampai identifikasi faktor risiko terhadap catin berisiko, bumil berisiko, bulin berisiko dan balita stunting.
Dipaparkannya, calon pengantin berisiko sebesar 87.5 persen, ibu hamil berisiko sebesar 68,2 persen, ibu bersalin sekitar 55,6 persen dan baduta stunting yang pendek sekitar 25 persen dan yang sangat pendek 75 persen. Kemudian balita stunting yang pendek 13.5 persen dan yang sangat pendek sebanyak 86,7 persen.
Diterangkan Nizar, peran pendidikan orang tua asuh mulai dari catin hingga balita stunting, kondisi kelayakan rumah menunjukan hubungan terhadap stunting.
“Hal yang menarik dari kasus risiko maupun balita stunting, yang dominan seperti keterpaparan asap rokok, tidak memiliki BPJS, penghasilan pas-pasan, sanitasi rumah, akses air bersih dan jamban belum layak dalam standar kesehatan yang optimal,” kata Nizar.
Namun masih kata Nizar, sumber potensi di desa itu tersedia dengan baik seperti Posyandu, BKB, BKR, Polindes, yang perlu didorong semaksimal mungkin untuk menekan pernikahan dini yang dilaporkan sebesar 37.5 persen.
Terpisah, dr John Yulius Santoso dari aspek obstetrik membedah, kasus catin, bumil dan bulin yang berisiko melahirkan stunting perlunya upaya penjaringan faktor risiko secara dini di Puskesmas, pemeriksaan berkala minimal dua kali sebulan dan pemberian konseling terutama pranikah.
“Kemudian, edukasi pentingnya tidak merokok karena asap rokok menghambat pertumbuhan janin dan balita, perbaikan asupan gizi berimbang, pastikan kepesertaan BPJS dan beliau menekankan agar setiap pasca persalinan untuk menjadi peserta akseptor KB dengan metode jangka panjang (MKJP) minimal implant,” jelasnya.
Kemudian dari aspek kesehatan anak dijelaskan, dr. Evi Silviana lebih mengarahkan, sistem penanganan kasus stunting dengan memastikan setiap kasus stunting setelah ditangan selama tiga bulan tidak ada peningkatan berat badannya maka dirujuk ke RS pemerintah, deteksi penyakit penyerta.
“Yakinkan pemberian imunisasi dan vitamin A, pemberian makanan/asupan bernilai gizi formula 75 atau 100 yang dapat dibuat dari produk lokal, penilaian perkembangan balita stunting,” ungkapnya.
Ditambahnya, perlunya penguatan Kampaye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBAS), yakinkan menerima bantuan sosial pangan dan kepesertaan BPJS, dan cegah asap rokok. Selain itu penguatan keteraturan kunjungan ke Posysndu. Jelasnya dalam menyampaikan hasil rekomendasi dari aspek balita stunting. (SH-04)
