LUBUKLINGGAU, SH – Pemkot Lubuklinggau tidak tinggal diam menyikapi berbagai aspirasi di tengah masyarakat terutama berkaitan dengan masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan sembako.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe dengan tegas meminta kepada seluruh Ketua RT dan Lurah agar turun langsung ke lapangan guna memastikan apakah warganya sudah mendapatkan sembako atau belum. Jangan sampai yang punya kartu keluarga (KK) atau belum punya KK, tidak tersampaikan sembakonya.
“Padahal mereka-mereka ini masuk dalam kategori benar-benar tidak mampu, tidak mampu dan rentan tidak mampu. Untuk itu, bagi yang belum mendapat sembako tahap I dan II harap lapor ke Ketua RT atau Lurah masing-masing agar dimasukkan dalam daftar penerima tahap III,” katanya, di saat melakukan pertemuan dengan tim TGPP Covid-19 di Rumah Dinas Walikota, Lubuklinggau, Senin (4/5/2020).
Menurut Wako, pendistribusian sembako tahap III ini merupakan langkah kongkret Pemkot Lubuklinggau menyikapi aspirasi masyarakat yang menetap di Kota Lubuklinggau dan memiliki KK tapi belum mendapatkan bantuan.
Masih kata Wako, verifikasi khusus tahap III ini penting dilakukan, selain sebagai validasi data untuk Dinas Sosial juga kedepannya data yang dimiliki Pemkot Lubuklinggau betul-betul akurat dan valid sehingga tidak ada lagi istilah data tercecer.
Baca juga:
- Wakapolda Sumsel Patroli Udara Antisipasi Karhutla di Empat Wilayah Rawan
- Polres Lubuklinggau Kedepankan Pendekatan Humanis, Permasalahan Niko Diselesaikan Secara Kekeluargaan
- Diduga Arogansi Oknum Polisi, Pemuda di Lubuklinggau Alami Luka Serius, Kapolres Minta Maaf
Lalu bagaimana dengan warga yang telah mengumpulkan KK dan KTP, tetapi belum mendapatkan bantuan? Menurut mantan Ketua DPD KNPI Kota Lubuklinggau itu, bagi warga yang beberapa waktu lalu sudah mengumpulkan data seperti KK dan KTP melalui RT, itu untuk validasi kategori miskin baru (Misbar) yang nantinya menunggu bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.
Untuk itu Wako berharap terkait pembagian sembako ini tidak perlu dipermasalahkan lagi. Dirinya memastikan semua warga yang masuk kategori benar-benar tidak mampu, tidak mampu dan rentan tidak mampu akan dibagikan dan tercukupi.
“Keadilan itu tidak selamanya harus sama, keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan yang proporsional sehingga semua mendapatkan haknya sesuai kebutuhan,” ujarnya. (*)
Editor: J. Silitonga
Sumber: Kominfo
Bagikan:
