JAKARTA, SH – Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe bersama 10 Kepala Daerah (kada) lainnya menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepahaman/Letter of Intern sekaligus Launching program Double Degree Pengembangan Kapasitas ASN dalam rangka mendorong Reformasi Birokrasi di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di East Java Ballroom-The Westin Hotel Jakarta, Jln H.R Rasuna Saind, Kav C – 22 A Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (21/8).
Kerjasama tersebut dilakukan oleh empat universitas dalam dan luar negeri yakni Universitas Indonesia, Universitas Hasanudin, University of Melbourne Australia, dan Victoria University of Wellington, Selandia Baru.
“Para ASN yang mengikuti Double Degree disiapkan sebagai reform agent, yang paham isu dan masalah internal serta dikolaborasikan dengan konsep dan perkembangan paradigma reformasi birokrasi yang berkembang di dunia,” ungkap Menteri PANRB Syafruddin saat membuka acara.
Baca juga :
- PHR Zona 1 Perkuat Kesiapsiagaan Operasi Selama Idulfitri
- Wagub Sumsel Cik Ujang Gelar Halal Bihalal di Lahat, Warga Antusias Hadir
- Kejari Musi Rawas Sita Rp1,26 Miliar Dana PSR Koperasi Sugih Jaya Mandiri
- Medco E&P Salurkan 565 Paket Sembako Lewat Safari Ramadan di Muba dan Banyuasin
Dia mengatakan, para ASN dari seluruh instansi pemerintah akan diseleksi dan direkrut untuk menjalani pendidikan di berbagai bidang. Bidang yang akan dipelajari yakni administrasi pemerintahan, kebijakan publik, e-government, reformasi sektor publik, dan ekonomi.
“Peserta didik yang terpilih akan menjalani pendidikan selama satu tahun di Universitas Indonesia atau Universitas Hasanuddin. Setelah dinyatakan lulus, mereka akan mengenyam pendidikan di University of Melbourne atau Victoria University of Wellington,” tambahnya.
Nantinya Universitas Indonesia akan menjadi garda terdepan dalam mengawal pengembangan SDM Aparatur di wilayah barat, sedangkan Universitas Hasanuddin akan mengawal pengembangan SDM Aparatur di wilayah timur Indonesia. Perlu dicatat, University of Melbourne dan Victoria University of Wellington merupakan universitas yang memiliki reputasi unggul dalam program kebijakan publik serta e-government.
“Program ini juga sangat fundamental bagi pengembangan reformasi birokrasi di Indonesia, karena mengakar pada inti kualitas SDM Aparatur yang menjalankan pemerintahan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris KemenPAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa program ini sesuai dengan semangat Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-74 tahun yang bertema SDM Unggul Indonesia Maju. “Fokus utama ini adalah peningkatan kapasitas ASN untuk mengawal berbagai program terkait reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Ada lima tahapan dalam pelaksanaan program double degree ini. Tahap pertama, adalah sosialisasi program kepada seluruh instansi pemerintah. Kedua, pendaftaran dan seleksi untuk menjaring calon ASN yang akan menjadi mahasiswa.
Tahap berikutnya, para mahasiswa menjalani satu tahun pendidikan di Universitas Indonesia atau Universitas Hasanuddin untuk mempelajari local content.
Tahap keempat yakni melakukan satu tahun pendidikan di University of Melbourne atau Victoria University of Wellington untuk mempelajari paradigma administrative reform di dunia. Tahap kelima, adalah mahasiswa dinyatakan lulus dan kembali ke instansi masing-masing.
Selain Wali Kota Lubuklinggau, ada 10 Kepala Daerah lain yang juga ikut menghadiri penandatanganan tersebut, diantaranya Wali Kota Bandung, Wali Kota Denpasar, Wali Kota Semarang, Bupati Banggai, Bupati Banyuwangi, Bupati Gresik, Bupati Hulu Sungai Selatan, Bupati Sidoarjo, Bupati Sigi dan Bupati Tanah Bumbu.
Dalam acara itu Wali Kota Lubuklinggau didampingi Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H. Rodi Wijaya dan dari BKPSDM Kota Lubuklinggau. (Rel)
Editor : J. Silitonga
Sumber : Kominfo Lubuklinggau
