PALEMBANG – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan dalam menertibkan distribusi BBM ilegal serta menutup kilang minyak ilegal atau illegal refinery.
Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel Bambang Dwi Djanuarto mengatakan, penindakan terhadap aktivitas ilegal tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pengiriman minyak dari sumur masyarakat yang dikelola secara resmi.
“Kami apresiasi sebesar-besarnya Bapak Kapolda Sumatera Selatan dan seluruh jajaran yang telah mengambil tindakan tegas dengan menindak semua pelaku pendistribusian BBM ilegal hasil illegal refinery dan juga menutup illegal refinery, karena hal tersebut sangat berdampak terhadap peningkatan lifting dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bambang dalam siaran pers, Rabu (12/8/2026).
Menurut Bambang, sepanjang Januari hingga Juli 2026, Polda Sumsel dan jajaran melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM ilegal dengan total barang bukti minyak mencapai 1.387.184 liter.
Penegakan hukum tersebut juga diikuti peningkatan volume pengiriman minyak dari sumur masyarakat di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi yang dikelola oleh BUMD, koperasi, dan UMKM yang telah berkontrak dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“Sejalan dengan penegakan hukum oleh Bapak Kapolda Sumsel dan jajaran, volume pengiriman minyak dari sumur masyarakat yang dikelola BUMD, koperasi dan UMKM di Wilayah Sumatera Selatan dan Jambi yang telah berkontrak dengan KKKS juga mengalami kenaikan. Dampak penertiban dan penegakan hukum sangat terasa memberikan efek pada peningkatan lifting dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Data SKK Migas menunjukkan, rata-rata pengiriman minyak dari sumur masyarakat meningkat signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Mei 2026, pengiriman tercatat sekitar 402 barel minyak per hari. Angka tersebut meningkat menjadi 1.911 barel per hari pada Juli 2026 dan kembali naik menjadi 2.391 barel per hari pada rata-rata awal Agustus 2026.
Bambang menilai peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penertiban aktivitas ilegal dapat mendorong pengelolaan minyak masyarakat masuk ke dalam tata kelola yang lebih resmi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan lifting minyak.
Bambang juga mengungkapkan, penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumsel sepanjang semester I 2026 menghasilkan 107 laporan polisi, terdiri dari 96 laporan terkait penindakan BBM ilegal dan 11 laporan terkait illegal refinery.
Dari penindakan tersebut, polisi menetapkan 142 tersangka, terdiri dari 129 tersangka dalam kasus BBM ilegal dan 13 tersangka dalam kasus illegal refinery.
Selain itu, polisi menyita 111 unit kendaraan, masing-masing 107 unit dari kasus BBM ilegal dan empat unit terkait kasus illegal refinery.
Sementara total barang bukti minyak yang diamankan mencapai 1.387.184 liter.
Data tersebut disampaikan Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho kepada awak media dalam konferensi pers di UPPKB Kertapati atau Terminal Timbangan Kramasan, 27 Juli 2026.
Dalam konferensi pers tersebut juga diperlihatkan 51 unit kendaraan yang menjadi barang bukti. Kendaraan tersebut terdiri dari sembilan kendaraan roda empat, 26 kendaraan roda enam, dan 16 kendaraan roda 10.
Barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan sejumlah satuan dan wilayah hukum, di antaranya Ditreskrimsus, Ditreskrimum, Ditpolairud, Satbrimob, serta Polres Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Lahat, OKI, OKU, dan OKU Selatan.
Bambang mengatakan, penertiban BBM ilegal dan illegal refinery juga sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Kebijakan tersebut, kata dia, sejalan dengan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum bagi pengelolaan sumur masyarakat.
Sumatera Selatan juga menjadi salah satu wilayah yang menjalankan serta menguji tata kelola sumur masyarakat secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Polda Sumsel, Kodam II/Sriwijaya, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, SKK Migas, KKKS Pertamina, dan Medco.
“Penertiban ini diharapkan dapat terus menjaga ketahanan energi nasional, memberikan perlindungan terhadap aset negara, serta menciptakan stabilitas keamanan dan iklim investasi yang kondusif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Bambang.
Ia menegaskan, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, SKK Migas, KKKS, serta pengelola sumur masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan aktivitas produksi dan distribusi minyak berjalan sesuai ketentuan.
Dengan tata kelola yang semakin baik, produksi dari sumur masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap lifting minyak nasional sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah. **
Editor: Jhuan
