MUSI RAWAS – DPRD Kabupaten Musi Rawas melayangkan kritik keras sekaligus catatan strategis terhadap kinerja pemerintah daerah dengan mengeluarkan sedikitnya 31 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penetapan keputusan DPRD, Selasa (21/4/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, dengan kehadiran 24 dari total 40 anggota dewan.
Langkah DPRD ini menegaskan adanya sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga implementasi program pembangunan yang dinilai belum optimal.
Sorotan Tajam: Perencanaan Hingga SILPA
DPRD menilai perencanaan pembangunan daerah masih lemah karena belum sepenuhnya berbasis data akurat, valid, dan akuntabel. Dampaknya, sejumlah program hanya berhenti pada capaian output tanpa menghasilkan outcome dan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) disorot sebagai indikasi ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran serta lemahnya pelaksanaan program. Kondisi ini dinilai berpotensi terus berulang jika tidak segera dibenahi.
Ketidak tercapaian target pendapatan daerah juga menjadi perhatian serius. DPRD menegaskan bahwa proyeksi pendapatan harus disusun secara realistis dan berbasis potensi riil daerah, karena berdampak langsung pada terganggunya belanja pembangunan.
Lemahnya Sinergi dan Pengawasan
DPRD juga menyoroti lemahnya koordinasi antar perangkat daerah yang menghambat pencapaian target pembangunan. Sistem pengawasan dinilai belum terintegrasi secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik.
“Masih terlihat belum kuatnya sinergi antar perangkat daerah dalam menangani berbagai permasalahan pembangunan,” menjadi salah satu poin krusial dalam rekomendasi tersebut.
Fokus Sektor Strategis: Pertanian hingga UMKM
Pada sektor riil, DPRD meminta perhatian lebih besar terhadap pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Musi Rawas.
Selain itu, strategi penanganan kemiskinan diminta tidak hanya menekan pengeluaran masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya usaha dan pendapatan. Penguatan koperasi dan UMKM juga didorong agar lebih berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Catatan Lintas OPD: Dari Blank Spot hingga Sampah
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut mendapat sorotan:
* Dinas Kominfo diminta mengatasi blank spot jaringan di sejumlah wilayah.
* BPBD didorong menyediakan layanan hotline kebencanaan.
* Dinas Lingkungan Hidup diminta membenahi sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dan kemitraan pihak ketiga.
* Disbudpar didorong mencari investor untuk pengelolaan destinasi wisata guna meningkatkan PAD.
Di sektor ketahanan pangan, inovasi sumber pangan alternatif juga ditekankan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras.
Isu Sosial: Stunting, ODGJ, hingga Insentif Keagamaan
DPRD juga menyoroti isu sosial yang dinilai belum tertangani optimal, seperti:
* Penanganan stunting melalui program kolaboratif “Genting”.
* Fasilitas penanganan ODGJ, termasuk rumah singgah dan kendaraan operasional.
* Kemudahan akses santunan kematian bagi masyarakat.
* Pembayaran insentif marbot, guru ngaji, dan pemangku adat tepat waktu.
Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Dinas PUPR diminta fokus pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan serta transparansi penggunaan anggaran. Sementara itu, pelayanan PDAM dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan serta pendidikan juga menjadi perhatian utama.
DPRD bahkan menekankan pentingnya keterlibatan komisi terkait dalam setiap tahapan proyek, dari titik nol hingga penyelesaian.
DPRD: Rekomendasi Harus Ditindaklanjuti
Ketua DPRD Firdaus Cik Olah menegaskan bahwa rekomendasi ini merupakan amanat regulasi sekaligus upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Pembangunan harus berorientasi pada pro growth, pro poor, pro job, dan pro environment. Namun, sebagus apa pun rekomendasi tidak akan efektif jika tidak ditindaklanjuti,” tegasnya.
Bupati: Siap Tindak Lanjuti
Sementara itu, Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi DPRD dan memastikan seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi.
“Rekomendasi ini merupakan saran terbaik untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Dengan 31 rekomendasi yang mencakup hampir seluruh sektor strategis, DPRD Musi Rawas memberi sinyal kuat bahwa evaluasi kinerja pemerintah daerah tidak lagi bersifat administratif, melainkan substantif menyasar langsung akar persoalan pembangunan. *
Editor: Jhuan
