JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri, tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Hendri pun dilepaskan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Hendri tidak ditemukan menerima uang dalam perkara tersebut.
“Tidak (jadi tersangka),” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Rabu (11/3) dikutip dari kumparan.com.
Sebelumnya, Hendri sempat diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan 13 orang, namun hanya sembilan orang yang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dari hasil pemeriksaan, KPK akhirnya menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong, M. Fikri Thobari.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, kelima tersangka tersebut terdiri dari tiga pihak pemberi suap dan dua pihak penerima.
“KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/3) malam.
Menurutnya, dugaan suap tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
“Dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong dari para pihak swasta,” katanya.
Budi menambahkan, penyidik saat ini masih mendalami dugaan penerimaan sejumlah uang oleh bupati dari beberapa pihak swasta yang menjadi pelaksana proyek dalam konstruksi suap ijon proyek.
Selain mengamankan sejumlah pihak, tim KPK juga menyita sejumlah barang bukti dalam operasi tersebut, antara lain dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai.
“Tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti di antaranya dokumen barang bukti elektronik dan juga uang tunai,” ujarnya.
Uang tunai yang disita disebut dalam bentuk rupiah. Namun, KPK belum merinci jumlah uang yang diamankan dalam OTT tersebut.
KPK juga melakukan langkah penyelidikan lanjutan, termasuk penyegelan sejumlah ruangan yang berkaitan dengan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
“Ya, tentunya untuk kebutuhan dalam proses penyelidikan, tim juga melakukan itu,” kata Budi.
Editor: Jhuan
