MUSI RAWAS, SH – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia pada 2020 ini. Termasuk di Kabupaten Musi Rawas juga akan dilaksanakan Pilkada pada September 2020 mendatang.
Penyelenggara Pemilu akan melaksanakan berbagai tahapan hingga pada masa pelaksanaan nanti. Saat ini tahapan perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas telah selesai di umumkan.
Namun, hasil pengumuman tersebut menuai berbagai kritikan dan indikasi kecurangan. Hal itu dialami salah satu peserta calon anggota PPK dari Kecamatan Tuah Negeri, Firmansyah (44).
Kepada sumateraheadline.com, Sabtu (15/2/2020) dia mengungkapkan, beberapa indikasi ketidakberesan dari tahapan perekrutan anggota PPK ini terlihat saat dirinya mendapatkan adanya bocoran soal dan materi wawancara yang diduga dari salah satu oknum komisioner KPU Musi Rawas yang diberikan kepada calon peserta anggota PPK
Selain itu, ungkap Firman, anggota PPK yang masuk lima besar ini sebagian terindikasi merupakan tim ses Caleg 2019, perangkat desa, dan adanya dugaan titipan dari oknum komisioner KPU itu sendiri serta pihak lain.
- Kolaborasi DLH dan PT BSC, Perkuat Sekolah Adiwiyata di Musi Rawas sebagai Wujud Implementasi
- Kajati Sumsel Kunjungi Kejari Musi Rawas, Resmikan Fasilitas dan Apresiasi Kinerja Jajaran
- Infrastruktur di Musi Rawas Semakin Mantab, 15 Jalan dan Jembatan Tuntas Dikerjakan
“Saya sangat legowo atas hasil pengumuman lima besar ini, meskipun saya merupakan salah satu peserta yang tidak lulus. Tapi sangat disayangkan, jika informasi indikasi kecurangan itu benar- benar terjadi, dan ini sungguh mencinderai nama baik penyelenggara Pilkada itu sendiri. Bagaimana akan melahirkan Pilkada yang bersih dan jujur, jika perekrutan PPK terindikasi dinodai oleh praktek-praktek kotor seperti ini,” katanya.
Dia berharap dan mendesak kepada pihak berwajib untuk dapat menginvestigasikan indikasi ini. Sehingga isu dan polemik terkait dugaan adanya ketidakberesan dalam perekrutan anggota PPK ini dapat terungkap dan segera dilakukan pembenahan.
Setelah mengumpulkan beberapa bukti adanya indikasi kecurangan, lanjutnya mengatakan, dirinya akan membawa hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
“Semuanya sedang kita persiapkan, ini saya lakukan demi terciptanya Pilkada yang berkualitas. Dari mulai tahapan hingga pelaksanaan Pilkada semuanya harus dilakukan secara jujur dan transparan dengan mengesampingkan kepentingan seseorang, kelompok maupun pribadi,” tegas Firman.
Sementara, Ketua KPU Musi Rawas Anasta Tias saat dihubungi via Whatsapp masih bungkam, hingga berita ini tayang belum ada klarifikasi dan tanggapannya terkait adanya dugaan kecurangan perekrutan anggota PPK di Kabupaten Musi Rawas.
Terpisah, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Musi Rawas Noviyansyah menyayangkan bila benar ada kecurangan dalam melakukan perekrutan anggota PPK.
Dia mengatakan, hal itu sangat menciderai tujuan dari pesta demokrasi ini. Setiap tahapan Pemilu hingga pelaksanaan Pilkada itu sendiri harus dilaksanakan secara transparan, jujur dan berintegritas.
Saat ini tahapan perekrutan anggota PPK telah rampung dilaksanakan. Penyelenggara pemilu terutama para komisioner KPU harus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya saat melaksanakan tahapan pemilu.
“Jangan ada anggota PPK titipan baik dari paslon, parpol maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan,” harap dia.
Selain itu, didalam melakukan perekrutan anggota PPK, integritas dan moral para komisioner KPU akan di uji. Sejauh mana tahapan ini dapat menghasilkan tujuan yang sesuai dengan aturan mainnya.
“Kejujuran dan independensi anda akan di uji, hanya anda dan Yang Maha Kuasa yang mengetahuinya,” jelas dia.
Semua tahapan ini harus dijalankan secara transparan, jujur dan beretika, sehingga hasil yang akan diraih dari pesta demokrasi ini memenuhi harapan dan berkualitas.
Editor: J. Silitonga
