MUSI RAWAS – Penertiban kegiatan pesta malam di Kabupaten Musi Rawas mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, pemerintah desa hingga insan pers menyatakan sepakat mendukung langkah Polres Musi Rawas dalam mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dukungan tersebut mengemuka dalam deklarasi bersama yang dipimpin Kapolres Musi Rawas AKBP Gokma Uliate Sitompul, S.H., S.I.K. Kegiatan ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan naskah deklarasi sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk menertibkan kegiatan pesta malam yang dinilai berpotensi menjadi ruang terjadinya berbagai penyakit masyarakat.
Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan organisasi menyampaikan pandangan dan masukan. Mereka menyoroti potensi penyalahgunaan narkotika, konsumsi minuman keras, perjudian, perbuatan asusila hingga perkelahian yang dapat muncul dari penyelenggaraan pesta malam tanpa pengawasan.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Musi Rawas, Arafik Rahman, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kapolres dalam melakukan penertiban.
Menurutnya, kegiatan pesta malam yang tidak terkendali lebih banyak berpotensi membawa dampak negatif, terutama jika bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial masyarakat.
Ia berharap penanganan persoalan tersebut tidak hanya sebatas pembatasan waktu pelaksanaan, tetapi perlu dikaji lebih jauh agar kegiatan pesta malam tidak lagi menjadi ruang berkembangnya perilaku negatif.
Dukungan juga disampaikan Ketua Lembaga Adat Musi Rawas, Isronudin. Ia menyatakan sependapat dengan FKUB dan Polres Musi Rawas serta berharap tidak ada lagi kegiatan pesta malam yang berpotensi merusak tatanan sosial dan nilai-nilai adat istiadat masyarakat.
Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Musi Rawas, KH M. Munir Fathoni, menyebut deklarasi tersebut sebagai langkah yang telah lama dinantikan.
Ia menyarankan agar pemerintah dan kepolisian turut melibatkan pemilik usaha organ tunggal dalam pembahasan lanjutan. Dengan demikian, dapat dibangun kesepakatan bersama terkait perizinan dan komitmen penyelenggaraan hiburan agar tidak menimbulkan gangguan kamtibmas.
Pandangan tersebut mendapat dukungan Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Musi Rawas, Gufron, yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi dan mencegah kegiatan pesta malam yang berdampak negatif.
Dari kalangan mahasiswa, dukungan juga disampaikan terhadap langkah kepolisian. Mereka bahkan menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan apabila menemukan kegiatan pesta malam yang terindikasi mengarah pada aktivitas negatif dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
APDESI Kabupaten Musi Rawas turut menyatakan kesiapan bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan desa.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Musi Rawas, Firmansyah, menegaskan bahwa insan pers siap mendukung upaya penertiban melalui pemberitaan yang edukatif, informatif, dan konstruktif.
Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan kebijakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif penyalahgunaan kegiatan pesta malam.
Menanggapi berbagai dukungan tersebut, Kapolres Musi Rawas AKBP Gokma Uliate Sitompul mengatakan bahwa menjaga kamtibmas bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
“Polres Musi Rawas berharap bersama-sama kegiatan pesta malam ditertibkan hingga dihentikan, karena rentan dengan penyalahgunaan narkotika, minuman keras, perjudian, perbuatan asusila, maupun tindakan lain yang mengarah pada gangguan kamtibmas,” tegasnya.
Meski demikian, Kapolres menekankan bahwa penertiban bukan berarti menghilangkan hiburan masyarakat. Ia justru mengajak tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat untuk memikirkan alternatif hiburan yang lebih positif serta sesuai dengan nilai agama, adat, dan budaya setempat.
“Penertiban bukan berarti menghilangkan hiburan masyarakat, melainkan mengembalikan fungsi hiburan sebagaimana mestinya, sehingga tidak disalahgunakan sebagai sarana melakukan aktivitas yang melanggar hukum,” jelasnya.
Kapolres berharap deklarasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Kompol Azmi Halim Permana, S.I.K., M.A.P., Kabag Ops AKP Freddy Rajaguguk, S.H., M.H., para kapolsek jajaran, Ketua MUI Imam Aspali, Ketua FKUB Arafik Rahman, Ketua PCNU KH M. Munir Fathoni, Ketua Muhammadiyah Gufron, Ketua KWI Yohanes Sarjo, Ketua PGI Pdt. Andy Irlianto, Ketua FPAG Pdt. Suardi Sinaga, Ketua MBI Hyudiyanto, Ketua PHDI Ketut Suheru, Ketua Lembaga Adat Isronudin, perwakilan APDESI, PWI, serta mahasiswa.
Editor: Jhuan
