JAMBI — Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, menyampaikan Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat digelar di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (29/7/2025).
Dalam sambutannya, Al Haris mengapresiasi dukungan DPRD dan seluruh pihak atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Provinsi Jambi untuk ke-13 kalinya.
“Ini hasil kerja sama semua pihak dan harus jadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Al Haris menjelaskan, Program PRO JAMBI merupakan pengembangan dari DUMISAKE. Program ini dinilai efektif menurunkan kemiskinan dan kesenjangan, serta akan disempurnakan pada periode 2025–2029.
Salah satunya melalui pelatihan keterampilan hidup bagi generasi milenial dan Gen Z, pemberian insentif untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta kredit murah 2% bagi petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional.
Di bidang infrastruktur, Pemprov Jambi tetap memprioritaskan pembangunan jalan, tanggul, dan irigasi sesuai kewenangan provinsi. Sejumlah program strategis juga tengah diupayakan, seperti pembangunan Jalan Padang Lamo, jalan evakuasi bencana, hingga pelebaran jalan PTPN 6.
“Untuk ruas jalan di luar kewenangan provinsi, akan terus dikomunikasikan dengan pusat dan pemerintah kabupaten/kota agar penanganan dapat dilakukan bersama,” jelasnya.
Al Haris menambahkan, Pemprov juga berkomitmen meningkatkan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, serta mempercepat pembangunan Tol Jambi–Rengat guna mendukung konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera. Pembangunan jalur kereta api lintas Sumatera juga terus didorong.
Sementara itu, total pendapatan 2024 tercatat lebih tinggi dibanding 2023 secara nominal, meski persentase realisasinya turun karena beberapa faktor seperti belum diterimanya dividen PI 10 persen dan DBH Tunda Salur dari pemerintah pusat.
Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp4,7 triliun atau 90,41 persen dari target. Realisasi belanja pendidikan Rp1,24 triliun, kesehatan Rp501,06 miliar, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan Rp280,58 miliar.
Terkait pendidikan, target penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah sudah masuk dalam RPJMD 2025–2029 dan dijabarkan lebih detail di Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Pemanfaatan Barang Milik Daerah juga mencatatkan realisasi pendapatan Rp2,14 miliar pada 2024. Sementara pengelolaan BOT Tepian Ratu Hotel ke depan akan melalui mekanisme lelang.
“Kami berharap sinergi dan kolaborasi terus terjalin demi pembangunan Jambi yang lebih baik,” tutup Gubernur Al Haris.
Editor: Jhuan
