MUSI RAWAS – DPRD Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (29/9/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Musi Rawas dan dihadiri Bupati Musi Rawas, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, Sekda, Forkopimda, OPD, camat se-Kabupaten Musi Rawas, LSM, serta insan pers.
Bupati Musi Rawas menyampaikan terima kasih atas masukan seluruh fraksi. Menurutnya, kritik dan saran dewan menjadi catatan penting dalam penyusunan APBD agar lebih berpihak pada rakyat.
“Segala pandangan fraksi merupakan masukan berharga. Pemerintah akan menjadikannya catatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan,” ujar Bupati.
Menanggapi Fraksi Golkar, Bupati menegaskan APBD 2026 fokus pada pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk optimalisasi PAD tanpa menambah beban masyarakat.
Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud di rapat paripurna DPRD Musi Rawas
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti stunting, infrastruktur jalan, dan distribusi ambulans. Bupati menjelaskan angka stunting turun dari 22,83% (2021) menjadi 15,3% (2024) berkat program gizi, layanan kesehatan, dan perbaikan pemukiman. Pengadaan ambulans dilakukan bertahap sesuai kebutuhan.
Fraksi Gerindra mendorong efisiensi anggaran, sementara NasDem menekankan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Fraksi PKS meminta pemerataan pembangunan hingga pelosok serta kehati-hatian dalam defisit anggaran.
Fraksi PAN menegaskan pentingnya pelayanan publik yang responsif, sedangkan Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa (DKB) mendorong program pro-rakyat serta kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.
Menutup jawaban eksekutif, Bupati mengajak seluruh pihak menyempurnakan Raperda APBD 2026 hingga disahkan menjadi Perda.
“Semoga kerja sama eksekutif dan legislatif melahirkan APBD yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Musi Rawas,” pungkasnya. Adv
Editor: Jhuan
