BATURAJA, SH – Puluhan masa gabungan dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di halaman depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ulu (OKU), Senin pagi (05/04/2021).
Dalam aksinya, para pendemo menuntut beberapa hal terkait rencana penunjukan Pejabat Bupati OKU pasca kekosongan akibat meninggalnya Bupati terpilih Kuryana Azis dan wakilnya Johan Anuar yang non aktif tersandung dugaan kasus korupsi.
Dalam aksinya yang dijaga ketat aparat gabungan itu salah satu orator A Syukri Kholil menyampaikan pihaknya meminta Mendagri dan Gubernur menetapkan PJ Bupati sesuai dengan norma aturan undang -undang seperti ada transparasi, kepastian hukum, proporsionalitas dan tidak ada keberpihakan.
Beberapa tuntutan itu jelas Syukri Kholil antara lain yakni prosesnya hendakla sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), selanjutnya tidak ada rekayasa dan akal akalan untuk mengakomodir kepentingan oligarki kekuasaan yang sarat dengan nepotisme serta menolak Pj Bupati OKU yang berpotensi melanggengkan kekuasan yang KKN dan berbau politik dinasti yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif di Kabupaten OKU.
“Yang kami takutkan jika tuntutan ini tidak diindahkan akan terjadi ketidakkondusifan di bumi OKU,” tegas Syukri Kholil.
Sementara itu ketua DPRD OKU Marjito Bachri didampingi Yopi Sahrudin serta beberapa anggota dewan lainnya mengaku telah menerima aspirasi para pendemo dikatakanya aspirasi tersebut akan pihaknya tindaklanjuti dan akan meneruskan surat ke Gubernur dan Mendagri.
“Tentu semua tuntutan ini akan kami akomodir dan secepatnya akan kami sampaikan ke Gubernur serta Mendagri,”kata Marjito.
Masa aksi sendiri mengaku jika beberapa tintuan tersebut diindahkan maka pihaknya akan menggelar dengan aksi yang lebih besar.
“Kita meminta juga jangan ada akal-akalan saat saat menentukan PJ Bupati nanti,” pungkas Syukri Kholil.
Novri salah satu anggota HMI mengatakan, HMI tidak begitu mempermasalahkan siapa saja yang akan ditunjuk oleh Mendagri melalu Gubernur untuk menjadi Penjabat Bupati OKU. Namun Novri meminta Mendagri dan Gubernur agar saat menunjuk Penjabat Bupati nantinya mengedepankan aturan yang berlaku, jangan sampai ada maladministrasi saat penunjukan PJ Bupati nantinya.
Saat ditanya kekhawatiran apa yang ditakutkan HMI terkait penunjukan PJ Bupati nantinya? Novri membantah bahwa HMI tidak khawatir siapa saja yang ditunjuk,” masalahnya kita sekarang ada di era demokrasi, jangan sampai ada kemunduran ke era sebelumnya,” kata Novri.
Editor : J. Silitonga
Sumber: SMSI OKU
