LUBUKLINGGAU, SH – Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani didampingi Kepala BPKAD, Zulfikar, Kepala Bappeda Litbang, H Nobel Nawawi dan Kabid Anggaran BPKAD, Wahada mengikuti Webiner Sharing Of Knowledge Pinjaman Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Infrastruktur di Daerah via zoom meeting di Command Center (CC) Kota Lubuklinggau, Senin (14/6/2021).
Adapun narasumbernya antara lain, Bupati Musi Banyu Asin, Dodi Reza Alex Noerdin, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan , Bhimantara Widyajala serta Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Edwin Syahruzad dengan moderator dari Kanwil DJPB Sumsel, Lydia Kurniawati.
Kegiatannya sendiri mengusung tema Kanwil DJPB Provinsi Sumsel “Melayani Sepenuh Hati, Tanpa Biaya”. Webinar diawali dengan opening speech oleh Hadiyanto selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dirinya sangat mengapresiasi kegiatan ini guna memberikan sharing terkait pinjaman daerah sebagai strategi peningkatan infrastruktur.
Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara DJPB Sumsel, PT. SMI, Kapasitas dan Direktorat Pelaksanaan Transfer Ditjend Perimbangan Keuangan serta Pemkab Musi Banyu Asin.
Agar ekonomi Indonesia semakin kuat, pihaknya menawarkan pinjaman PEN melalui PT.SMI sebesar 15 triliun. Pinjaman daerah merupakan salah satu instrumen modalitas pembiayaan alternatif yang dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian sekaligus memajukan ekonomi daerah, diantaranya melalui infrastruktur sebagai salah satu program prioritas pemerintah.
“Dengan adanya pinjaman tersebut, diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi di daerah. Daerah harus membeli bahan baku lokal agar geliat ekonomi masyarakat berjalan,” ungkapnya.
Tujuan Webiner Sharing Of Knowledge sambungnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pinjaman PEN dan pinjaman daerah sekaligus menggali potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Sementara Bupati Musi Banyu Asin, Dodi Reza Alex Noerdin menyampaikan pengalaman melalui pinjaman PT.SMI dapat melakukan percepatan pembangunan daerah, apabila mengandalkan APBD tidak akan bisa dilakukan dengan cepat karena masyarakat ingin pembangunan infrastruktur yang cepat guna meningkatkan perekonomian.
Sedangkan Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan , Bhimantara Widyajala menyampaikan pinjaman ini diharapkan dapat memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, sedangkan mengenai alokasi APBN 2021 di bidang infrastruktur pemerintah pusat Rp 239,8 T, TKDD Rp 131,8 T dan pembiayaan Rp 45 T.
Rp 511,3 triliun (26,2, persen) fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur serta pembangunan teknologi dan informatika.
Ia juga menyampaikan grafik mengenai masih mendominasinya belanja daerah, sementara belanja cenderung turun baik anggaran maupun realisasi dan pembiayaan 2021 didominasi oleh SILPA tahun sebelumnya.
Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad mengatakan peran PT.SMI dalam pembiayaan daerah dan pelaksanaan PEN daerah cukup besar terutama untuk percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur, percepatan penyediaan pembiayaan pembangunan lainya berdasarkan penugasan pemerintah.
Kepala Bappeda Litbang Kota Lubuklinggau, Nobel Nawawi mengemukakan Pemkot Lubuklinggau telah mengajukan pinjaman pada Oktober 2020. Hanya saja ada kendala masuknya di akhir tahun dan data yang belum lengkap, maka Pemkot Lubuklinggau akan mengajukannya kembali dan sekarang tinggal menunggu tindaklanjutnya saja. (*)
Editor: J. Silitonga
Sumber: Kominfo
