JAKARTA, SH – Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas hingga ke daerah endemis malaria, terutama di bagian Timur Indonesia seperti NTT, Maluku, dan Papua. Masyarakat diimbau untuk waspada tidak hanya terhadap Covid-19 tapi juga terhadap malaria.
Demikian dikatakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian penyakit Tular Vektor dan Zoonosis dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid di Gedung Kemenkes, Jakarta, Sabtu (25/4/2020).
Dia menjelaskan, penyakit malaria memiliki beberapa gejala yang mirip dengan COVID-19 seperti demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Sehingga prosedur layanan malaria untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus malaria pada saat pandemi COVID-19 selalu mengacu pada protokol pencegahan COVID-19. Selain itu penyakit malaria akan semakin memperberat kondisi seseorang yang juga terinfeksi COVID-19.
“Penderita malaria dapat terinfeksi penyakit lainnya termasuk COVID-19,” katanya.
Dalam upaya perlindungan terhadap petugas layanan malaria dari penularan COVID-19, maka setiap petugas yang melakukan layanan malaria diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar protokol pencegahan COVID-19.
Dia mengimbau kepada masyarakat harus tetap mengutamakan jaga jarak fisik, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan lebih dari 5 orang serta jangan lupa menggunakan kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk.
Baca juga:
- Wabup Rejang Lebong Hendri Dilepaskan, KPK Pastikan Tidak Terlibat Suap Proyek
- Ketua DK PWI Pusat: Ketua PWI Kabupaten Tidak Berwenang Memecat Anggota
Dimasa Pandemi COVID-19 maka pemeriksaan diagnostik malaria dilakukan dengan Tes Cepat (RDT) dan pasien dapat segera diberikan pengobatan bila hasil pemeriksaan RDT positif. Pembuatan sediaan darah tetap dilakukan untuk konfirmasi hasil RDT dan evaluasi pengobatan Malaria.
“Ingat Klorokuin yang digunakan saat pandemi COVID-19 bukan obat Malaria lagi sehingga bila sakit Malaria minum Obat Anti Malaria sesuai aturan. Untuk itu perencanaan kebutuhan logistik terutama RDT dan obat anti malaria (OAM) disiapkan mencukupi sampai 2-3 bulan ke depan di fasilitas Pelayanan Kesehatan,” ujarnya.
Petugas dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota wajib memantau dan mengantisipasi layanan malaria pada saat diberlakukan pembatasan sosial atau karantina wilayah.
Eliminasi Malaria 2030
Peringatan Hari Malaria Sedunia (HMS) tahun 2020 kali ini, berbeda dengan peringatan HMS pada tahun-tahun sebelumnya. Social distancing, Physical distancing, Karantina mandiri, sampai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah merebaknya virus corona. Hal ini akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit yang lain termasuk malaria.
Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang berdampak kepada penurunan kualitas sumber daya manusia, dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, bahkan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.
“Penyebaran malaria tidak mengenal batas wilayah administrasi, maka membebaskan masyarakat dari malaria (eliminasi malaria) memerlukan komitmen global, regional dan nasional,” ujar dr. Nadia
Pemerintah mentargetkan pada 2024 sebanyak 405 kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria. Periode 2020-2024 merupakan periode penting dan menentukan dalam upaya mencapai Indonesia Bebas Malaria Tahun 2030.
Upaya pencapaian target Eliminasi Malaria Nasional tahun 2030, didahului dengan tahapan pencapaian daerah bebas malaria tingkat provinsi, setelah seluruh kabupaten/kota mencapai daerah bebas malaria.
“Dalam wilayah regional Jawa-Bali sebagian besar kabupaten/kota telah mencapai Eliminasi Malaria,” kata dr. Nadia.
Editor: J. Silitonga
Sumber: Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes
Bagikan:
