JAKARTA, Sumatera Headline – Ketua Bidang Perencanaan Perumahan Kementerian PUPR, Dedy Permadi, mangatakan hunian di IKN Nusantara bakal menerapkan konsep smart forest city. Konsep ini merupakan implementasi bangunan hijau cerdas dan berkelanjutan.
“PUPR lebih berfokus pada perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), di mana (konsepnya) menerjemahkan apa yang dikonsepkan oleh Bappenas,” kata Dedy dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024, Kamis, (14/4/2022)
Hunian mencanangkan 80 persen populasi terlayani akses menuju Taman Kota. Selain itu, alur hijau diperkirakan tidak akan terputus dan pada tahun 2045, diperkirakan Nol Bersih Emisi mencapai 100 persen.
“Smart forest city juga menerapkan Sistem Modular serta partisi dalam unit yang moveable,” papar Dedy.
Dedy juga memastikan setiap proses tetap responsif terhadap topografi meski melakukan pembangunan besar-besaran. PUPR menyediakan ruang terbuka hijau sekitar 50-70 persen.
Memindahkan ASN
Sebanyak 100.023 aparatur sipil negara (ASN) akan dipindahkan ke IKN Nusantara pada tahap pertama. Rinciannya, 956 pejabat negara, 3.264 pimpinan tinggi, dan 95.803 jabatan fungsional.
Adapun dari kelompok usia, 34,5 persen ASN berumur 20-29 tahun, 28,8 persen berusia 40-49 tahun, dan 19,8 persen berusia 50-60 tahun.
Pemindahan pada periode awal ini terbagi menjadi empat tahapan. Yaitu penetapan klaster pemindahan Kementerian/Lembaga (K/L), penetapan skenario Unit Organisasi oleh K/L, penetapan skenario pmindahan ASN oleh K/L, dan penetapan skenario keluarga yang ikut pindah oleh ASN.
ASN yang dipindahkan bakal menerima fasilitas, yakni rumah dinas di wilayah KIPP IKN, tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai ketentuan, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN.
Peneliti bidang kebijakan hukum, HAM, dan regulasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arief Rianto, meminta ASN tidak sekadar pindah ke IKN Nusantara. ASN perlu memahami esensi di tempat baru tersebut.
Dia mengakui tak sedikit ASN menolak pindah ke ibu kota baru dengan alasan terlalu jauh atau kurang mendapat informasi. Arief menyebut pemahaman tentang IKN Nusantara sangat diperlukan untuk mengatasi dilema tersebut.
Peneliti BRIN itu berpesan kepada ASN untuk memahami tugas dan kewajiban. Dia mengatakan harus ada kesadaran mereka tidak bisa ‘keluar’ dari apa yang sudah digariskan oleh negara.
Sementara itu pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp27 – Rp30 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan IKN Nusantara. Anggaran ini masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. (SH-02)
Sumber: Kemen PUPR
