MUSI RAWAS, Sumatera Headline – Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2018 tahun ini memiliki dua sisi manfaat yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Sisi manfaat yang pertama adalah terbentuknya jiwa korsa dan kebersamaan seluruh anggota Keluarga Besar Sektor Perhubungan.
Manfaat kedua lanjutnya, adalah terciptanya apresiasi positif stakeholder dan masyarakat terhadap organisasi dan insan perhubungan yang saat ini terus menerus berubah untuk menjadi lebih baik dalam upaya peningkatan keselamatan dan pelayanan jasa transportasi.
Demikian jelas Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan saat membacakan pidato Menteri Perhubungan RI Budi Karya saat melaksanakan upacara peringatan Harhubnas Kabupaten Musi Rawas, Senin (17/9/2018) dihalaman Kantor Bupati Musi Rawas, Muara Beliti.
Dikatakannya, peringatan Harhubnas kali ini harus dimaknai sebagai momentum yang tepat untuk merenungkan kembali kinerja yang telah dilakukan selama ini di sektor Perhubungan sehingga persepsi dan tekad yang ada dapat disatukan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Tema yang diambil pada Harhubnas tahun ini yakni “Guyub Rukun Bangun Bangsa”. Untuk mempresentasikan hal itu, seluruh elemen di sektor Perhubungan baik ASN maupun swasta dan masyarakat dapat bersama-sama guyub rukun bersinergi.
“Untuk membangun konektivitas guna mewujudkan transportasi yang handal dan berkeselamatan bagi seluruh masyarakat pengguna transportasi di Indonesia,” katanya.
Keberhasilan pembangunan pemerintahan urainya, tidak akan berhasil tanpa disertai jiwa kebersamaan dan gotong royong.
“Karena gotong royong merupakan akar dari kebudayaan kita sebagai perwujudan harmoni kebersamaan yang telah menjadi perekat sosial tanpa membedakan suku bangsa dan agama,” ujarnya.
Bupati mengatakan, hal lain yang perlu menjadi refleksi dalam peringatan Harhubnas ini adalah, pentingnya kosistensi pada spektrum keselamatan (safety) dan pelayanan (service dan hospitality).
Meskipun efisiensi dilakukan di beberapa tahap kegiatan, akan tetapi dalam mengelola efisiensi tersebut tidak boleh mengurangi kualitas keselamatan dalam pelayanan perhubungan yang merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar.
“Terkait dengan penyerapan anggaran pada instansi perhubungan di pusat maupun di daerah, saya minta perlu dipercepat tanpa melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Percepatan pelaksanaan anggaran tersebut tetap harus dilaksanakan secara teliti dan diikuti dengan pengawasan yang ketat.
Tidak hanya itu saja, langkah evalausi dan audit juga penting untuk dijadikan sebagai bagian integral dan siklus pengguna anggaran sehingga kita dapat lebih adaptif dan responsif dalam menyikapi dinamika yang terjadi di lapangan.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan secara simbolis 13 kendaraan angkutan dan barang jenis Mega Carry kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Musi Rawas.
13 kendaraan berasal dari DAK Afirmasi Bidang Transportasi tahun 2017 itu diserahkan usai pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Perhubungan Nasional ke 47 di halaman kantor Bupati Musi Rawas, Muara Beliti.
Adapun 13 Bumdes yang mendapat hibah kendaraan itu meliputi Bumdes Sidodadi Kecamatan Jayaloka, Bumdes Prabumulih 2 Kecamatan Muara Lakitan, Bumdes Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan, Bumdes Paduraksa Kecamatan Terawas, Bumdes Jamburejo Kecamatan Sumberharta, Bumdes Taba Tengah Kecamatan Selangit dan Bumdes Kota Baru Kecamatan BTS Ulu.
Kemudian, Bumdes Mekarsari Kecamatan Megangsakti, Bumdes Megangsakti III Kecamatan Megangsakti, Bumdes Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelingi, Bumdes Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti, Bumdes Wonokerto Kecamatan Tugumulyo, Bumdes Gunung Kembang Baru Kecamatan BTS Ulu dan Bumdes Sidodadi Kecamatan BTS Ulu.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Musi Rawas Adi Winata menjelaskan, untuk tahun 2018 akan dilanjutkan kembali dimana saat ini sedang dalam tahap proses pengadaan, nantinya sebanyak 20 Bumdes akan menerimanya.
“13 Bumdes yang mendapat hibah kendaraan ini merupakan realisasi hibah tahun 2017 bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal,” ujarnya.
Dia berharap, 13 kendaraan itu dapat digunakan maksimal sesuai peruntukannya.
”Kegunaan kendaraan ini bisa untuk transportasi antar jemput anak sekolah, pemasaran hasil produksi desa dan angkutan lainnya yang dikelola oleh Bumdes masing-masing,” katanya.
Terhadap unit kendaraan itu tambahnya, akan dilakukan pengawasan paling tidak setiap enam bulan sekali, sehingga kondisi kendaraan dapat terjaga apakah layak digunakan semestinya.
Editor : J. Silitonga
