BOGOR, Sumatera Headline – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pembangunan di daerah harus menjadi fokus utama kepala daerah namun kebijakan yang ada di pusat dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan 30 kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APAKSI) di Istana Bogor, Kamis (5/7/2018).
“Kita ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini betul-betul satu garis lurus,” kata Jokowi.
“Setiap kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah pusat bisa dikerjakan secara sinergi bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten,” imbuhnya.
Selain itu, Jokowi juga menceritakan tentang ketidakpastian perekonomian dunia dimana situasi ekonomi dunia saat ini dalam situasi sulit.
“Kita harus bicara apa adanya. Situasi ekonomi dunia sekarang ini masih betul-betul pada posisi yang sangat sulit. Saya kira bapak ibu semuanya, bupati juga merasakan betapa ketidakpastian ekonomi dunia itu betul-betul sulit dikalkulasi dan sulit dihitung,” terangnya.
Namun, kata Jokowi patut bersyukur ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5 persen. “Tapi kita patut bersyukur bahwa ekonomi kita masih bisa tumbuh 5% lebih sedikit itu saya kira sudah patut kita syukuri,” ungkap Presiden.
Sementara Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan yang turut hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan pertemuan dengan Presiden Jokowi memberikan sebuah motovasi dan semangat baru untuk membangun daerah.
Kabupaten Musi Rawas saat ini terus melakukan pembenahan di setiap sektor terutama pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia khususnya di desa.
Dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dirasakan selama ini memberikan rasa optimistis untuk melepas status sebagai daerah tertinggal yang di sandang Musi Rawas selama ini.
Pada pertemuan itu selain mengenai percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, beberapa kepala daerah lainnya juga menyampaikan mengenai pengelolaan anggaran dari pusat agar lebih sesuai dengan kebutuhan di daerah.
Termasuk masalah rekrutmen PNS, ASN di K2 yang sudah lama menunggu dan masalah open bidding bagaimana tenaga daerah mendapat kesempatan yang cukup untuk mengisi formasi di daerahnya masing-masing.
Dalam pertemuan itu terlihat suasana keakraban, santai dengan jamuan makan bersama menu jajajanan masyarakat, seperti sate, bakso, bubur ayam dan menu lainnya.
Editor : J. Silitonga
