PALEMBANG – Suasana Ruang Delegasi Lantai 2 Mapolda Sumatera Selatan, Senin siang, tampak berbeda dari biasanya. Sejumlah pejabat tinggi sektor energi dan aparat kepolisian duduk satu meja membahas satu agenda penting: menjaga denyut industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tetap stabil di Bumi Sriwijaya.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Yunianto, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta perwakilan perusahaan migas di wilayah Sumatera Bagian Selatan melakukan lawatan kerja ke Polda Sumatera Selatan. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel.
“Pertemuan ini untuk memperkuat kolaborasi dalam mencari strategi peningkatan lifting nasional, khususnya di wilayah Sumbagsel,” ujar Yunianto.
Dari jajaran kepolisian, hadir Karo Ops, Dir Reskrimsus, Kabid Kum, hingga Kabid Propam Polda Sumsel. Sementara dari unsur eksternal, tampak Komjen Pol. Rudy Sufahriadi selaku Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Hukum sekaligus Ketua Tim Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BKU, Nanang Abdul Manaf (Staf Khusus Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Lifting), Muhammad Iksan Kiat (Tenaga Ahli Menteri ESDM), Ariana Soemanto (Direktur Pembinaan Hulu Migas KESDM), jajaran SKK Migas Sumbagsel, serta manajemen dari Pertamina Hulu Rokan dan Medco E&P.
Dalam pertemuan tersebut, penguatan sinergi dan koordinasi menjadi benang merah pembahasan. Industri hulu migas di Sumatera Selatan, sebagai salah satu tulang punggung produksi nasional, dinilai membutuhkan dukungan penuh dari sisi keamanan dan kepastian hukum.
Isu pengamanan objek vital nasional (obvitnas) turut menjadi fokus utama. Infrastruktur hulu migas—mulai dari sumur produksi, fasilitas pengolahan, hingga jalur distribusi—dipandang sebagai aset strategis negara yang tidak boleh terganggu.
Selain itu, dibahas pula percepatan penyelesaian potensi permasalahan hukum di lapangan. Pendekatan preventif dan koordinatif diharapkan mampu meminimalisir gesekan sosial maupun hambatan operasional yang berpotensi mengganggu target lifting nasional.
Komitmen peningkatan lifting minyak dan gas turut mengemuka dalam diskusi. Di tengah tantangan produksi yang semakin kompleks, dukungan keamanan yang kondusif menjadi faktor krusial agar program pengeboran, workover, hingga optimalisasi lapangan dapat berjalan tanpa gangguan.
Kapolda Sumsel menegaskan komitmen institusinya untuk terus mendukung kegiatan strategis nasional di bidang energi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui langkah pengamanan yang profesional, proporsional, dan humanis dengan mengedepankan koordinasi lintas sektoral.
Bagi SKK Migas dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sinergi ini bukan sekadar seremoni. Stabilitas keamanan menjadi fondasi keberlanjutan investasi dan keberhasilan program produksi di wilayah Sumatera Bagian Selatan.
Lawatan kerja ini menegaskan satu pesan penting: menjaga energi nasional bukan hanya tugas operator dan regulator, melainkan membutuhkan soliditas aparat serta seluruh pemangku kepentingan. Di tengah dinamika industri migas, kolaborasi menjadi kunci agar sumur-sumur produksi tetap mengalirkan energi bagi negeri. **
Editor: Jhuan
