Sentra Gakkumdu Musi Rawas Gelar Rakor Bahas Potensi Pelanggaran Tahapan Vertual

MUSI RAWAS, SH – Potensi kerawanan pilkada ini sangat tinggi baik secara sosial dan politik serta perlu adanya pengawasan yang ekstra dalam menghadapi pemilihan serentak. Untuk itu, pentingnya diadakan Rapat Koordinasi (Rakor) rutin Sentra Gakkumdu dalam rangka mengawal tahapan pemilihan serentak di Kabupaten Musi Rawas.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Musi Rawas Oktureni Sandhra Kirana saat menggelar rakor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Musi Rawas, Jumat (3/7/2020) di Sekretariat Bawaslu Musi Rawas, Muara Beliti.

Rakor yang dihadiri Kapolres Musi Rawas AKBP Efranedy didampingi Kasat Reskirm dan anggota, Kejaksaan Negeri Lubuklinggau diwakilkan Supriansyah, SH dan KPU Musi Rawas Ania Trisna tersebut membahas potensi pelanggaran Pilkada serentak 2020 di Musi Rawas yang saat ini memasuki tahapan Verifikasi Faktual (Vertual) dukungan pasangan perseorangan.

“Sentra Gakkumdu adalah lembaga gabungan yang diamanahkan dalam UU 10 Tahun 2016 untuk melakukan penanganan laporan atau temuan pelanggaran tindak pidana pemilihan,” ungkap Reni didampingi anggota Bawaslu Mura, Hermansyah dan Khoirul Anwar.

Sementara, Kapolres Musi Rawas AKBP Efranedy menyampaikan, pentingnya dilakukan koordinasi pada tahapan pemilihan di Musi Rawas dan sebaiknya dilaksanakan secara rutin. Fungsi Kepolisian adalah mengamankan setiap tahapan, untuk itu dia berharap penyelenggara Pemilu dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan menjaga netralitas.

“Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara harus profesional, menjaga netralitas dalam melaksanakan tugasnya. Pada prinsipnya kami siap membackup pengamanan baik itu penyelenggara maupun masyarakat langsung,” ungkap Kapolres.

Baca juga:

Dalam rakor tersebut terungkap adanya fokus pemetaan potensi kerawanan pelanggaran tindak pidana pada tahapan pemilihan yang sedang berlangsung yakni tahapan vertual pasangan perseorangan. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Musi Rawas, Khoirul Anwar SH.

Dia menegaskan, Bawaslu memastikan vertual dilakukan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dengan tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan (Covid-19).

“Petugas (PPS) vertual harus memastikan nama, alamat dan kebenaran dukungan,” ujar Anggota Bawaslu Mura Khoirul Anwar, SH.

Dia menerangkan, beberapa potensi pelanggaran pada tahapan Vertual calon perseorangan adalah, PPS tidak melakukan Verifikasi maka akan timbul masalah hukum, PPS dapat diduga melanggar etika penyelenggara, hasil rapat pleno cacat hukum karena ada tahapan yang tidak dilaksanakan secara prosedur dan PPS bisa dikenakan pidana pasal 185B dan pasal 186 UU Pemilihan.

“Apabila ditemukan ada nama yang pekerjaannya masih aktif sebagai PNS, Kades, Perangkat Desa/Kelurahan, TNI/Polri, penyelenggara pemilihan yang mendukung akan timbul masalah hukum melanggar peraturan dan perundang-undangan lain soal netralitas lembaga tersebut,” jelas Khoirul.

Sementara, lanjut dia menjelaskan, apabila ada pendukung yang memberikan identitas diri palsu juga akan timbul masalah hukum bisa dikenakan ancaman pidana pada pasal 185.

“Sedangkan bagi tim atapun calon perseorangan apabila memalsukan daftar dukungan calon perseorangan juga berpotensi melanggar pasal 185A dengan ancaman pidana penjara,” tegas Kordiv HPP Bawaslu Mura tersebut.

Hal ini telah dibahas bersama dengan menyamakan persepsi pada rakor Sentra Gakkumdu dalam memetakan potensi kerawanan tahap Vertual calon perseorangan.

“Maka dari itu ada aturan KPU jika diterapkan sesuai dengan aturannya maka disitu ada proses pencegahannya dengan memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi nama-nama yang dilarang ikut mendukung,” ujar Khoirul.

Menanggapi hal ini, anggota KPU Musi Rawas Divisi Hukum Ania Trisna menjelaskan bahwa sesuai Keputusan KPU RI Nomor 82 tahun 2020 tentang juknis verifikasi dukungan Calon Perseorangan yang menerangkan bahwa apabila ditemukan ada daftar dukungan pekerjaan nya adalah PNS, TNI/Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa maka dukungan tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Sedangkan BPD tidak diatur dalam aturan tersebut,” ujarnya.(*)

Editor: J. Silitonga

Bagikan:

sumateraheadline

Portal berita sumateraheadline.com akan selalu berusaha menyajikan informasi terkini secara cepat dan akurat. Dikemas dalam sebuah berita yang berimbang dan terpercaya dan beralaskan pada rambu-rambu kode etik jurnalistik dan pedoman media siber. Kami harapkan kritikan dan masukan yang positif dari para pembaca dan pengikut portal berita sumateraheadline.com yang mengarah kepada penyempurnaan situs berita ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *