PALEMBANG – Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya agenda Swasembada Energi dan Ketahanan Energi, jajaran SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan kunjungan kehormatan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Staf Ahli Sekretaris SKK Migas Mayjen TNI Dr. Andrey Satwika Yogaswara, S.Sos., S.H., M.M., CFrA, didampingi Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Yunianto, Kepala Departemen Operasi SKK Migas Sumbagsel Bambang Dwi Djanuarto, GM Pertamina Hulu Rokan Regional-1 Zona 4 Djujuwanto, serta perwakilan Medco EP South Sumatera.
Rombongan diterima langsung Kepala Kejati Sumsel, Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., bersama jajaran asisten di ruang kerja Kajati. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi.
Dalam kesempatan itu, Andrey Satwika Yogaswara menegaskan bahwa SKK Migas dan KKKS, termasuk Pertamina Hulu Rokan dan Medco EP South Sumatera Region, merupakan bagian dari pemerintah yang menjalankan mandat Presiden dalam mewujudkan swasembada energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Target pembangunan nasional pada sektor energi, khususnya industri hulu migas, tidak lepas dari peran aparat penegak hukum. Kami membutuhkan dukungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar seluruh kegiatan operasi berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip tata kelola yang baik,” ungkap Andrey.
Ia menambahkan, sinergi antara SKK Migas dan Kejaksaan menjadi kunci dalam memastikan target pemerintah, terutama peningkatan lifting minyak nasional, dapat tercapai secara optimal.
Senada dengan itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Yunianto, menjelaskan bahwa industri hulu migas memiliki kompleksitas tinggi, baik dari sisi risiko operasional, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) hulu migas yang termasuk Objek Vital Nasional Strategis, hingga dinamika sosial di wilayah operasi.
“Koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak, khususnya dalam aspek hukum, menjadi sangat penting agar potensi hambatan di lapangan dapat diminimalisir bahkan dicegah,” jelasnya.
Yunianto menegaskan, setiap tetes minyak mentah yang diproduksi memberikan dampak signifikan terhadap lifting nasional, peningkatan penerimaan negara, pengurangan impor minyak mentah dan BBM, serta penyelamatan devisa negara.
“Bapak Presiden selalu menekankan pentingnya mengurangi impor. Karena itu, dukungan dari aparat penegak hukum sangat kami harapkan agar kegiatan hulu migas berjalan lancar dan memberikan kontribusi maksimal bagi negara,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kejati Sumsel menyampaikan komitmen jajarannya untuk terus mendukung kegiatan hulu migas melalui peran dan kewenangan kejaksaan, baik dalam aspek intelijen, perdata dan tata usaha negara, maupun tindak pidana umum.
Menurutnya, sinergi yang kuat akan mendorong terciptanya penegakan hukum yang profesional dan proporsional, dengan orientasi pada kepentingan negara serta terjaganya iklim investasi yang aman dan kondusif di Sumatera Selatan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor demi mendukung agenda besar pemerintah menuju swasembada dan ketahanan energi nasional. **
Editor: Jhuan
