Home / Nusantara

Jumat, 9 Maret 2018 - 13:08 WIB

Di Tuban, Presiden Serahkan 458 Sertifikat Wakaf

TUBAN, Sumatera Headline – Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 458 sertifikat hak atas tanah wakaf di Kabupaten Tuban. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan di Masjid Agung Kabupaten Tuban pada Jumat, 9 Maret 2018.

Selepas menunaikan salat Jumat, Kepala Negara memberikan sambutan sekaligus menyerahkan langsung sertifikat hak atas tanah kepada 12 perwakilan penerima. Sebanyak 458 sertifikat yang diserahkan diperuntukkan bagi musala, masjid, madrasah, maupun pondok pesantren dari 22 kabupaten/kota.

Presiden mengatakan masalah sertifikat ini merupakan hal yang penting, terutama untuk menghindari sengketa-sengketa tanah.

Baca Juga :  Kunjungi Papua Barat, Presiden Jokowi Nikmati Suasana Senja di Kaimana

“Untuk menghindari adanya sengketa-sengketa lahan dan tanah itu, saya kejar Pak Menteri Agraria untuk selesaikan. Musala, madrasah, pondok pesantren segera selesaikan biar tidak ada sengketa tanah. Kita lihat hampir di seluruh provinsi baik di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua biar kita selesaikan,” katanya.

Kepala Negara menambahkan bahwa untuk Provinsi Jawa Timur sendiri semua sertifikat hak atas tanah harus diselesaikan paling lambat tahun 2023.

“Insyaallah seluruh tanah di Jawa Timur ini akan diselesaikan. Kapan Pak Menteri? Dalam tiga tahun ini tanah wakaf semuanya akan diselesaikan. Jawa timur seluruh sertifikatnya harus diselesaikan 2023,” lanjutnya.

Baca Juga :  Irwan Prayitno : Blusukan Jokowi Bukan Pencitraan

Di Provinsi Jawa Timur sertifikat tanah wakaf yang telah terbit pada tahun 2017 berjumlah 2.383 dengan total luas 2.000.621 meter persegi.

Turut hadir mendampingi Presiden Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Naskah : Bey Machmudin

Editor : J. Silitonga

Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Share :

Baca Juga

Nusantara

Dewan Pers Serahkan Daftar Masalah RKUHP ke FPDIP Terkait Pasal Ancaman Kebebasan Pers

Nusantara

IT Business Solution PHR Regional Sumatera Gelar Disrupsi di Institut Teknologi Del

Nusantara

Indonesia Terpilih Tuan Rumah WWF ke-10

Ekonomi

UMKM di 194 Desa Sejahtera Astra Tembus Pasar Ekspor

Nusantara

Jon Heri Nakhodai SMSI Sumsel

Nusantara

ASN Harus Mundur atau Diberhentikan Bila Menjadi Caleg

Nusantara

Pemerintah Dorong Implementasi Kebijakan Hilirisasi Industri

Musi Rawas

FKUB Musi Rawas Kunjungi Banyuwangi