LAHAT, Sumatera Headline – Terdengar yel-yel dan orasi ribuan pendemo yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) se -Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan di halaman parkir Kantor Bupati Lahat, Selasa (19/12/2017).
Aksi damai massa FKKD tersebut menuntut pihak Pemerintah Kabupaten Lahat untuk menuntaskan honor yang sudah 6 Bulan belum di bayar.
Ada beberapa perwakilan dari FKKD yang diajak berkoordinasi oleh pihak Pemkab untuk melakukan dialog di Oproom.
Dalam dialog tersebut pihak Pemkab Lahat menjelaskan alasan belum bisa menunaikan tuntutan massa dan keterlambatan pembayaran honor tersebut dikarenakan kas anggaran daerah Kabupaten Lahat dalam keadaan kosong.
Namun demikian, Pemkab Lahat yang dipimpin oleh Asisten I, Ramsi dan didampingi Kepala DPMD Lahat, Fauzan Khoiri AP berjanji akan memprioritaskan pembayaran penghasilan tetap para kades dan perangkatnya, setelah transfer uang dari Pemerintah Pusat masuk ke rekening daerah.
“Kita sudah mencoba mempertanyakan keterlambatan transfer dana ini ke Pemerintah Pusat di Jakarta. Namun diperkirakan akan dicairkan pada minggu ke tiga bulan ini”, kata Ramsi di hadapan perwakilan FKKD dan juga Kapolres Lahat dan para pejabat penting lainnya.
Sementara itu, kepala Dinas BMPD Kabupaten Lahat, Fauzan Khoiri mengatakan bahwa secara administrasi usulan sudah diajukan sejak bulan Agustus tahun 2017, yang langsung diterima Badan Keuangan Desa (BKD).
“Saya berpesan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Lahat, agar dapat bersabar dengan keputusan yang akan diterima pada hari ini, kami telah mengajukan tuntutan dan hak kepala desa ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat,” terang Fauzan.
Sedangkan pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lahat sendiri membenarkan atas apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas BMPD bahwa berkas pengajuan telah diterima oleh pihak BKD.
“Saya mewakili Pemerintahan Kabupaten Lahat menyampaikan permohonan maaf atas kejadian seperti ini, ini bukan kehendak kami. Kalau uang sudah masuk ke kas pemda, kita prioritaskan tuntunan para kades dan perangkat desa seKabupaten Lahat,” kata Nilhaki, salah satu kepala bidang di BKD Lahat.
Sementara Kaporles Lahat, AKBP Roby Karya Adi, SIK, sangat mengapresiasi aksi damai tersebut dilakukan dengan tertib dan tidak anarkis.
“Saya menghimbau kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa yang tergabung di FKKD Kabupaten Lahat, agar dapat menjaga keamanan, ketertiban dan salalu jaga kedamaian,” harapnya.
Setelah disepakati hasil koordinasi di Oproom, Fauzan Khoiri menyampaikan keputusan rapat kepada para demonstran yang masih menunggu dan berorasi di halaman Kantor Pemda.
“Pada intinya, kami selaku pemerintah daerah akan tetap membayarkan penghasilan tetap (Siltap) para kades dan perangkatnya. Hanya saja kita tunggu waktu antara tanggal 21 sampai 23. Bila uangnya sudah masuk, akan kami kirim langsung ke rekening desa masing masing,” kata Fauzan, yang diiringi sorak pendemo yang terkesan kecewa itu.
Ketua FKKD Lahat, Iduar melalui Ketua Hariannya, Darmawansyah SH meminta, agar para demonstran menerima hasil keputusan ini untuk sementara.
“Kami selaku pengurus FKKD berharap, supaya rekan-rekan sekalian bersabar. Kita tunggukan dulu janji Pemkab Lahat ini, bila memang tidak dibayar seperti yang disampaikan Kepala DPMD tadi, maka kita akan pertanyakan kembali,” tandasnya.
Naskah : Novri
Editor : J. Silitonga
