Home / Palembang / Sumsel

Jumat, 18 Maret 2022 - 15:02 WIB

Sosialisasi UU HPP, Wagub Sumsel Dorong Terwujudnya Sistem Perpajakan yang Adil, Sehat, Efektif dan Akuntabel

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Provinsi Sumsel, bertempat di Hotel Santika Premiere Bandara kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumsel H. Mawardi Yahya, (18/3)

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Provinsi Sumsel, bertempat di Hotel Santika Premiere Bandara kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumsel H. Mawardi Yahya, (18/3)

PALEMBANG, Sumatera Headline – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan roadshow Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Provinsi Sumsel, bertempat di Hotel Santika Premiere Bandara kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumsel H. Mawardi Yahya, Jum’at (18/3/2022) Siang.

Untuk diketahui, Undang-undang ini mengatur sejumlah aturan baru perpajakan sebagai salah satu cara pemerintah mereformasi sistem perpajakan. Pemberlakuan Undang-Undang ini didasari oleh niat untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

Wakil Gubernur Provinsi Sumsel H. Mawardi Yahya menyebutkan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menjadi tonggak sejarah baru reformasi perpajakan, dimana mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Baca Juga :  Sumatera Selatan Digadang Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Menurut Mawardi, Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Sementara Wakil Menteri Keuangan RI Prof Suahasil Nazara, S.E., M.Sc. Ph,D,  dalam paparannya mengatakan, tujuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Baca Juga :  Gubernur Sumsel Ajak APTISI Dukung Gerakan Sumsel Mandiri Pangan

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI Heru Pambudi, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Suryo Utomo, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani.

Penyampaian sosialisasi disusun dalam format diskusi panel. Panelis terdiri dari Wakil Menteri Keuangan Wakil Menteri Keuangan RI Prof Suahas Nazara, S.E., M.Sc. Ph,D, dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Moderator yang memimpin diskusi adalah Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. (SH-02)

Editor: J Silitonga

Share :

Baca Juga

Lubuklinggau

Wakil Walikota Lubuklinggau Buka Pelatihan UMKM

Lubuklinggau

Ini Ceramah Ustad Syafiq di Masjid Agung As Salam tentang Delapan Tanda Orang Baik

Musi Rawas

Pengamanan Pilkada, Kapolres Musi Rawas Pimpin Apel Pergeseran Pasukan

Lubuklinggau

Binda Terus Galakan Vaksin untuk Masyarakat

Lubuklinggau

Jelang Event Gebyar Harmoni Kebangsaan, Pemkot Lubuklinggau Gelar Rapat Koordinasi Persiapan

Musi Rawas

Bersama Stakeholder, Minamas Plantation Gelar Sosialisasi dan Siap Tanggulangi Karhutla

Covid-19

Total 116.186 Paket Bansos Covid-19 Telah Disalurkan di Musi Rawas

Musi Rawas

Kasat Reskrim dan Kasi Dokkes Polres Musi Rawas Terima Penghargaan Kapolda Sumsel