MUSI RAWAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (23/6/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, dan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mura. Turut hadir Wakil Bupati Musi Rawas H. Suprayitno, Wakil Ketua DPRD, para Ketua Fraksi dan Komisi, anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD, pimpinan BUMD dan BUMN, camat, serta tokoh masyarakat dan organisasi sosial politik di lingkungan Pemkab Musi Rawas.
Dalam sambutannya, Wabup H. Suprayitno menyampaikan apresiasi atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD yang dinilai sebagai bentuk kontrol dan saran konstruktif untuk pembangunan ke depan.
Berikut poin-poin jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum masing-masing fraksi:
1. Fraksi Partai Golkar
Disampaikan oleh Internasional. Pemerintah menyepakati perlunya penguatan PAD dengan pemutakhiran data, optimalisasi pemungutan secara agresif dan persuasif. Evaluasi efisiensi belanja serta manajemen aset akan ditingkatkan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
2. Fraksi PDI Perjuangan
Disampaikan oleh Rena Wijaya. Pemerintah menjelaskan belum tercapainya target PAD disebabkan minimnya pembayaran BPHTB akibat proses HGU yang masih menunggu dari pemerintah pusat dan provinsi. Evaluasi perencanaan dan kegiatan juga menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti.
3. Fraksi Partai Gerindra
Disampaikan oleh Fitriana. Pemerintah sepakat pentingnya identifikasi ulang potensi PAD serta penguatan perencanaan berbasis skala prioritas untuk efektivitas program pembangunan.
4. Fraksi Partai NasDem
Disampaikan oleh Rizal, SH. Pemerintah menanggapi perlunya regulasi pendapatan dan menyatakan sependapat mengenai penyesuaian penggunaan anggaran infrastruktur desa sesuai regulasi yang berlaku.
5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Disampaikan oleh Zulkifli Lubis. Pemkab menjelaskan hambatan pada sektor BPHTB, dan menyepakati perlunya pembenahan sistem data dan penagihan pajak serta peningkatan kapasitas aparatur.
6. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Disampaikan oleh Ilham Tarmidzi. Pemerintah sepakat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
7. Fraksi Demokrat dan Kebangkitan Bangsa
Disampaikan oleh Melly Maria, SH. Pemerintah menyambut baik saran kehati-hatian dalam penyusunan anggaran, pengelolaan aset di luar daerah, serta efisiensi belanja tanpa mengurangi pelayanan publik.
Menutup penyampaian, Wabup Suprayitno berharap agar jawaban eksekutif tersebut dapat memberikan kejelasan terhadap pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi. Ia juga berharap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Semoga dengan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat menjalankan amanah pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya,” tutupnya. (Adv)
Editor: Jhuan
