Home / Nusantara / SMSI

Rabu, 15 Februari 2023 - 17:41 WIB

Rakor Dewan Pers, Menkominfo, dan Konstituen tentang Perpres Publisher Right Digital Ricuh

Dewan Pers

Dewan Pers

JAKARTA – Rapat Koordinasi (Rakor) yang difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bersama Dewan Pers dan Konstituennya yang digelar, Rabu (15 /2/2023) di Hotel Pullman, Jakarta pusat berlangsung ricuh.

Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, rapat koordinasi terkait draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang publisher right platform digital yang dikemas sebagai media berkelanjutan itu dihadiri oleh unsur perwakilan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemkopolhukam), dan Sekretariat Negara. Rapat akhirnya dihentikan sekitar pukul 15.30.

Rapat koordinasi yang dimulai pukul 14.00 belum sempat membahas mekanisme penting tentang draf perpres publisher right media digital dan media berkelanjutan.

Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dr Usman Kansong sempat memberikan arahan, bahwa rapat  akan menyerap berbagai masukan terkait Perpres Publisher Rights.

Menurut Usman Kansong, perlu diatur mekanisme Perpres ini, untuk mengakomodasi semua kepentingan bangsa dan negara.

Baca Juga :  Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Mendukung Jurnalisme Berkualitas, Sebuah Langkah Anti Demokrasi

Menurut sumber, secara berurutan Usman Kansong memberikan kesempatan berbicara kepada Arif Mustofa perwakilan Kemenkopolhukam, Lidya Perwakilan Setneg, Dr Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers, dan Profesor Ramli mewakili Akademisi.

Saat pembicaraan kembali kepada Usman Kansong, seorang peserta rapat interupsi untuk berbicara, karena pembicaraannya flashback ke titik nol penyusunan Perpres, maka distop oleh Usman Kansong.

Mulailah terjadi rebutan bicara, gaduh, dan ricuh, saling berargumentasi, saling klaim penyusunan draft Perpres. Ada peserta rapat yang lain mengatakan bahwa pihaknya sudah sejak Tahun 2020 menyusun draft perpres tersebut.

“Kok tiba-tiba hilang semua draft yang kami buat,” katanya.

Menyikapi pernyataan itu, Ninik Rahayu spontan meradang, “Saya minta jangan asal klaim ya, kalau anda sebut konstituen dewan pers, konstituen yang mana, jangan asal mengklaim mengatasnamakan konstituen dewan pers, saya tidak terima,” cetus Ninik.

Baca Juga :  Menkominfo : Facebook Paling Rendah Penuhi Permintaan Blokir Konten Hoaks

Ketegasan Ninik Rahayu membuat terdiam para pengklaim penyusun draf perpres.

Akhirnya untuk meredakan ketegangan jangan sampai berkepanjangan, Usman Kansong mengakhiri rapat koordinasi dan pihak Kemenkominfo akan kembali mengundang rapat berikutnya.
Kemudian rapat ditutup tepat pukul 15.30 WIB.

Para konstituen Dewan Pers meminta Perpres publisher right media digital ini dibahas secara terbuka. Jangan main bungkus karena Presiden RI Joko Widodo meminta Perpres tersebut segera diserahkan dalam satu bulan.

Perpres ini akan menjadi penting karena akan menjadi acuan bisnis pers dan kemerdekaan pers. Jangan sampai Perpres ini malah mengkerdilkan kemerdekaan pers, dan mengurangi keadilan bisnis bermedia. ***

Sumber: SMSI

Share :

Baca Juga

Nusantara

Atal S Depari: DBON Merupakan Karya Besar Angkat Harkat Martabat Bangsa Indonesia

Nusantara

Pemerintah Mulai Lakukan Tes Massal di Daerah yang Rawan Terinfeksi Covid-19, Begini Metodenya

Nusantara

Salat di Masjid Istiqlal, Presiden Jokowi Maknai Idul Adha sebagai Tauhidan dan Aktivitas Menebarkan Kebaikan Sesama Umat

Nusantara

Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan Fasilitas Perhelatan KTT G20 Bali

Nusantara

Sultan Bolkiah Apresiasi Kontribusi TKI dalam Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Brunei

Nusantara

Menteri PUPR : Pembangunan Jembatan Harus Diberi Sentuhan Desain Bernilai Seni

Ekonomi

Menkominfo Dorong UMKM Bangkit dengan Pasar Digital

Advertorial

Nasehat Mbak Tutut, Libatkan Tuhan dalam Menjalani Hidup Mu