Home / Palembang / PWI / Sumsel

Jumat, 8 Januari 2021 - 10:30 WIB

Dinilai Batasi Kebebasan Pers, KPSS Tuntut MA Cabut Pasal 4 ayat 6 PMA Nomor 5 tahun 2020

PALEMBANG, SH – Koalisi Pers Sumatera Selatan (KPSS) menilai pasal 4 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2020 yang berbunyi “pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan” berakibat buruk pada semangat kebebasan pers yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang pers.

Hal ini disampaikan Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar saat menggelar jumpa pers, Jumat (8/1/2021) di Kedai Ngopi COW, Jalan Supeno No 11 Palembang.

Dalam pertemuan yang dihadiri, organisasi pers dan perusahaan pers di Sumatera Selatan, diantaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumsel, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumsel, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumsel, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumsel, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palembang, dan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumsel dan jurnalis di Palembang ini menghasilkan petisi KPSS.

Dalam tuntutannya, KPSS meminta agar Mahkamah Agung untuk segera mencabut ketentuan soal pengambilan foto, rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim. PMA ini tidak sejalan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi. “Sebab, ketentuan tersebut akan menghambat dan membatasi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik di ruang sidang.

Baca Juga :  Diskusi Bersama PWI, Kejati Sumsel Minta Peran Pers dalam Mengedukasi Masyarakat untuk Sadar Hukum

“Karena ini bertentangan dengan UU Pers. Secara rinci UU Pers No 40 pasal 4, ayat (1) menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiar. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” kata Firko sapaan Ketua PWI Sumsel ini.

KPSS, tuturnya, meminta MA untuk tidak terus membuat ketentuan yang bisa membatasi jurnalis bekerja, shgb bisa menghambat kebebasan pers.

“Kami bisa mengerti bahwa MA ingin menciptakan ketertiban dan menjaga kewibawaan pengadilan. Namun, niat untuk itu hendaknya tidak membuat hak wartawan dibatasi. Sebab, hak untuk mendapatkan inforasi itu ditetapkan oleh regulasi yang derajatnya lebih tinggi dari PMA yaitu UU No 40 tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya.

Selain itu, KPSS juga meminta Pengadilan Negeri (PN) Kelas I dan pengadilan-pengadilan yang ada di Sumatera Selatan untuk menyampaikan petisi ini ke Mahkamah Agung, dan mendesak Dewan Pers untuk menyiapkan langkah-langkah agar pasal 4 ayat 6 PMA Nomor 5 tahun 2020 segera dicabut karena menganggu kerja-kerja pers di seluruh Indonesia.

“Saya sudah komunikasi dengan PWI Pusat. PWI Pusat akan komunikasikan ini dengan MA berkaitan dengan acara kita hari ini. Mungkin kasus ini secara nasional ada di daerah-daerah. Intinya kita sebagai warga masyarakat Pers Sumsel meminta untuk segera memfollow up (menindaklanjuti) dan mencabut aturan ini, dan tidak terulang kembali kejadian seperti setelah kejadian tanggal 5 kemarin,” tegas Firko.

Baca Juga :  Deklarasi, Tujuh Parpol Bersatu Menangkan H2G-Mulya

Sementara itu, Ketua AJI Palembang Prawira Maulana mengatakan bahwa  tuntutan ini berawal dari kerja-kerja jurnalistik yang mulai dibatasi.

Wira mengatakan Mahkamah Agung kembali mengeluarkan aturan yang membatasi kerja-kerja dalam peliputan di persidangan. 5 Januari lalu PN Kelas I Palembang mulai menerapkan peraturan MA tersebut, dan kemudian di hari berikutnya organisasi-organisasi pers yang mengetahui permasalahan itu langsung melangsungkan konsolidasi, melakukan upaya-upaya penolakan dan tuntutan untuk mencabut keputusan.

“Alhasil, dari rapat bersama kita bersepakat  membawa nama KPSS. Kita bersepakat untuk dalam perjuangan kali ini. Harapannya tuntuan-tuntutan di daerah lekas didengar oleh MA,” tegas Wira.

Ia menambahkan KPSS juga menyerukan agar masyarakat pers di daerah lainnya menyuarakan penolakan serupa tentang pasal 4 ayat 6 Peraturan MA Nomor 5 tahun 2020, dan mengimbau para jurnalis untuk tetap tertib dan profesional saat meliput di ruang sidang.

Naskah: Jeni PWI Sumsel

Editor: J. Silitonga

Share :

Baca Juga

Banyuasin

Genangan Air Disaluran Primer Berdampak Menurunnya Hasil Buah Sawit Petani

Musi Rawas

12 Polda di Indonesia akan Terapkan ETLE

Pagar Alam

Tertangkap Tangan Membawa Ganja, Dua ABG Diamankan Polisi

Advertorial

Laksanakan Musrenbang 2018 Guna Menyempurnakan RKPD 2019 Kabupaten Musi Rawas

Musi Rawas

Hari Kedua Posko Dibuka, Satu Lagi Pelapor Siapkan Pengaduan ke DKPP

Musi Rawas

Bupati Musi Rawas Pantau Pelaksanaan Tes CPNS

Lubuklinggau

Walikota Lubuklinggau Tandatangani Pencanangan Zona Integritas

Musi Rawas

Dua Pojok Baca di Kantor Samsat Musi Rawas Berikan Kenyamanan Masyarakat