PALEMBANG, SH – Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe, bersama seluruh Wali Kota dan Bupati se Sumatera Selatan hadiri Penandatanganan kesepakatan bersama antara gubernur dan bupati/wali kota se Provinsi Sumatera Selatan dengan kantor wilayah direktorat jendral pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tentang optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah, dan dengan kepala kantor wilayah BPN Provinsi Sumsel tentang kerjasama bidang pertanahan.
Kegiatan yang dilaksanakan di Griya Agung, Sumatera Selatan, Kamis (23/05/2019) dihadiri Gubernur Sumsel, H Herman Deru, pimpinan KPK Saut Situmorang beserta jajaran, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Kepala Kanwil DJP Sumselbabel, Imam Arifin.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan Bangka Belitung, Imam Arifin mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah tercapainya penerimaan pajak dan retribusi yang optimal.
- 167 Pejabat di Lubuklinggau Dilantik, Walikota Tegaskan Integritas dan Profesionalisme ASN
- Tiga Malam di Serambi Masjid: Kisah Bapak Mochtar Pulang Berkat Polisi dan Kepedulian Warga
- Bidhumas Polda Sumsel Supervisi Humas Polres Lubuk Linggau
- Terima Kunker BPKP Sumsel, Walikota Lubuklinggau Minta Audit Aset Diperkuat
- Satlantas Polres Lubuk Linggau Sosialisasi Bahaya Balap Liar di MTsN 1
Selain itu, juga kepatuhan wajib pajak, tercapainya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur para pihak dibidang perpajakan yang profesional dalam melaksanakan tugasnya.
“Juga untuk pemanfaatan data dan informasi pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terwujudnya harmonisasi ketentuan peraturan,” ungkapnya.
Sementara, Gubernur Sumsel H Herman Deru mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini belum berani menaikkan nilai pajak.
“Kita belum bisa menaikkan pajak, apalagi pajak kendaraan. Belum kita naikkan, sudah di upload masyarakat di Instagram, Facebook kondisi jalan rusak,” Kata dia.
Memang, dikatakan dia di Kabupaten Kota ada yang stag dan ada yang meningkatkan. Terutama yang stag yang mendekati pilkada.
“Kalau sudah masuk tahun pilkada, kemudian gak enak menaikkan itu karena dirasa kurang servis kita kepada masyarakat, makanya kita sinergi dalam meningkatkan servis dan meningkatkan pendapatan,” terang Herman Deru.
Kemudian, Pimpinan KPK Saut Situmorang menyampaikan bahwa ia sering di kritik lantaran penandatanganan-penandatangan seperti kegiatan yang dilaksanakan ini.
“Tapi saya bilang, tandangan kesepakatan seperti ini saja kadang tidak efektif dan optimal , apalagi kalau tidak, oleh karena itu korwil akan menjaga ini,” Tegas dia.
Editor : J. Silitonga
