Home / Pali / Pilkada / Politik / SMSI / Sumsel

Selasa, 19 Januari 2021 - 03:45 WIB

Laporan Teregistrasi di MK, Pasangan DHDS Minta Dilakukan PSU di 51 TPS

PALI, SH – Laporan yang diajukan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati PALI nomor urut 01 Devi Harianto dan Darmadi Suhaimi SH (DHDS), ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akhirnya diregistrasi untuk dilanjutkan.

Hal itu terlihat dalam akta registrasi perkara konstitusi, Nomor16/PAN.MK/ARPK/01/2021, bahwa Senin (18/1) pukul 10.00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) perselisihan suara dengan registrasi perkara, Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021.

Paslon DHDS mengajukan dan memberi surat kuasa khusus kepada Novriansyah SH MH dan kawan-kawan yang disebut sebagai pemohon. Sedangkan, KPU PALI disebut sebagai termohon. Perkara tersebut akan ditetapkan hari sidangnya.

Calon Bupati PALI Devi Harianto mengatakan, pihaknya optimis permohonan tersebut di kabulkan MK, karena sebanyak 51 dari 408 total Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkada PALI telah terjadi perselisihan suara.

Baca Juga :  Coblos di TPS 2, H Mulyana Imbau Patuhi Protokol Kesehatan

“Dan sebanyak 51 TPS juga yang kita minta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU,red). Yang kita ajukan sesuai dengan fakta dilapangan, berikut dengan bukti-bukti terlampir,” ujarnya, Senin (18/1/2021).

Dijelaskanya, bukan tanpa alasan diajukannya 51 TPS tersebut untuk dilakukan PSU, menurutnya pihaknya melihat adanya perselisihan suara yang terjadi disebabkan berbagai hal.

“Diantaranya, pada 51 TPS tersebut telah terjadi pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali. Lalu, terjadinya jumlah surat suara yang melebihi jumlah absensi atau daftar hadir di TPS,” terangnya.

Ditambahkannya, permohonan PSU di 51 TPS tersebut, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten PALI.

“Semua kecamatan terjadi, tidak ada yang mayoritas, karena semua kecamatan rata terjadi selisih suara,” pungkasnya.

Baca Juga :  WNA yang Memiliki KTP-el Telah Dibersihkan dari DPT

Sebelumnya, Ketua KPU PALI Sunario SE mengatakan, pihaknya saat ini sudah mempersiapkan diri terhadap permohonan yang dilakukan paslon 01 DHDS ke MK.

“Pada dasarnya kita sendiri siap untuk menghadapi Perselisihan Hasil Pilkada (PHP,red) Paslon 01 di MK dan kita siap melaksanakan apapun keputusan MK nantinya,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa data-data dan dokumen yang akan dibutuhkan, sesuai dengan permohonan paslon 01 DHDS ke MK yang sedang berlangsung.

“Insya Allah kita sudah siapkan data-data dan dokumen yg dibutuhkan sesuai dengan permohonan paslon 01 ke MK, kita menunggu keputusan MK tanggal 18 Januari 2021 mendatang,” ulasnya.

Editor: J. Silitonga

Sumber: SMSI PALI

Share :

Baca Juga

Kriminal

Randi Tewas Usai Ditikam Silvarus

Kriminal

Sembunyi di dalam Lemari Pelaku Penodongan di Desa Sukorejo Akhirnya Dibekuk Polisi

Palembang

BPK dan PWI Sumsel Akan Bersinergi Dalam Mengedukasi Wartawan dan Media

Advertorial

Laksanakan Musrenbang 2018 Guna Menyempurnakan RKPD 2019 Kabupaten Musi Rawas

Palembang

Buka Bimtek Siberindo.co, Gubernur Ajak Media Pers Produksi ‘Good News’

Musi Rawas

Penandatanganan Pakta Integritas dan Sosialisasi Dipa Polres Mura 2021

Musi Rawas

Bupati Optimis, Perpustakaan Sumber Ilmu Desa Marga Sakti akan Menjadi Perpustakaan Terbaik

Lubuklinggau

Polres Lubuklinggau Berikan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Berlalu Lintas Selama Pelaksanaan Shalat Idul Adha