MUSI RAWAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian dan penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, Selasa, (31/3/2026).
Dari total 40 anggota dewan, sebanyak 21 orang tercatat hadir dan di nyatakan kuorum.
Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Ola, dalam pembukaan rapat menyampaikan bahwa paripurna dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir serta menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
“Rapat paripurna hari ini dilaksanakan untuk mendengarkan penyampaian nota pengantar LKPJ Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati,” ujar Firdaus.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Musi Rawas, Suprayitno, menyampaikan nota pengantar LKPJ mewakili Bupati. Ia menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut Suprayitno, LKPJ Tahun Anggaran 2025 memuat berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari kebijakan umum, pengelolaan keuangan daerah, hingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“LKPJ ini merupakan gambaran capaian kinerja pemerintah daerah yang mendorong objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas pada 2025 tercatat sebesar 4,75 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,95 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 1,94 persen menjadi 1,74 persen.
Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas tentang mendengarkan penyampaian dan penjelasan LKPJ Bupati Musi Rawas tahun 2025
Dari sisi kemiskinan, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 13,44 persen pada 2024 menjadi 12,67 persen di 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 71,21 menjadi 71,92.
Selain itu, pemerintah daerah juga mencatat peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk kenaikan pengeluaran per kapita masyarakat sebesar 3,15 persen.
Dalam paparannya, Suprayitno turut menyampaikan berbagai capaian dan penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sepanjang 2025, di antaranya nilai sangat baik dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan tahun berturut-turut dari BPK.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan yang perlu diperbaiki ke depan. Untuk itu, ia mengajak DPRD dan seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi meningkatkan kinerja pembangunan daerah.
“Kami berharap DPRD dapat membahas LKPJ ini sesuai ketentuan yang berlaku demi peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. Adv
Editor: Jhuan
