MUSI RAWAS – DPRD Kabupaten Musi Rawas menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (25/8/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Firdaus Cik Olah didampingi unsur pimpinan dewan, serta dihadiri 27 dari 40 anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas, Forkopimda, Sekda, pejabat OPD, camat, ormas, LSM, dan insan pers.
Dalam laporan kehadiran, jumlah anggota yang hadir dinyatakan memenuhi kuorum sehingga rapat paripurna dinyatakan sah dan terbuka untuk umum.
Berikut Pandangan Umum Fraksi,
Fraksi Golkar melalui juru bicara Rosalia menyampaikan dukungan terhadap nota keuangan perubahan APBD 2025. Fraksi Golkar menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meminta agar belanja daerah diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan lewat Rena Wijaya mengapresiasi kinerja Pemkab Musi Rawas dalam penyusunan APBD. Fraksi PDIP mendorong peningkatan PAD secara efisien, penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, serta menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran agar tetap berimbang.
Fraksi Gerindra melalui Fitriana menyatakan dukungan terhadap perubahan APBD 2025 dan meminta agar realisasi belanja dilakukan dengan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.
Fraksi NasDem lewat Rizal SH menegaskan pentingnya peningkatan PAD sebagai indikator kemandirian daerah. Fraksi NasDem juga mendorong pemerintah menjalankan program pembangunan secara berkeadilan dan berimbang sesuai skala prioritas.
Fraksi PAN melalui Oken Pratama menekankan bahwa penyusunan APBD harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran. Fraksi PAN juga memberikan apresiasi atas konsistensi peningkatan target PAD dan meminta seluruh OPD bekerja maksimal.
Fraksi PKS lewat Zulkifli Lubis menyoroti perlunya penggalian potensi daerah agar tidak hanya bergantung pada transfer pusat. PKS juga menekankan pemerataan pembangunan, pemanfaatan koperasi, serta percepatan realisasi program fisik yang belum berjalan.
Fraksi Demokrat melalui Meli Maryia mendorong agar belanja langsung minimal tetap 60% dalam APBD 2026 untuk menjaga laju perekonomian daerah. Demokrat juga meminta agar pemerintah fokus pada program yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ketua DPRD Firdaus Cik Olah menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi atas pandangan umum yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan akan menjadi bahan pembahasan pada tahapan selanjutnya.
“Rapat paripurna berikutnya akan digelar pada Selasa, 26 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi,” ujarnya. Adv
Editor: Jhuan
