Home / Musi Rawas / Sumsel

Selasa, 16 April 2024 - 18:04 WIB

Pencabutan SK Pelantikan Bukan Hanya di Musi Rawas

Bupati Mura Hj Ratna Machmud saat bersalaman dengan pegawai dilingkungan Pemkab Mura usai apel pagi.

Bupati Mura Hj Ratna Machmud saat bersalaman dengan pegawai dilingkungan Pemkab Mura usai apel pagi.

MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas (Mura), Hj Ratna Machmud, menegaskan bahwa pencabutan Surat Keputusan (SK) pelantikan pejabat administrasi, fungsional dan struktural hanya perbaikan administrasi.

“Pencabutan SK oleh Mendagri bukan kesalahan SK tetapi perbaikan administrasi,” kata Bupati Mura saat memimpin apel pertama masuk kerja di halaman Pemkab Mura, Selasa (16/4/2024).

Dia mengatakan pencabutan SK, bukan terjadi di Mura saja tetapi juga di 140 daerah lain di Indonesia. Hal ini terjadi karena Surat Edaran Mendagri No 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal kewenangan kepala daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian.

Baca Juga :  Hj Ratna Machmud Serahkan Laporan ke BPK Sumsel

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pelantikan 186 pejabat yang dilakukan beberapa waktu lalu dianulir sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024.

Dianulirnya atau pencabutan Keputusan Bupati Mura tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Mura, No 485/KPTS/BKPSDM/2024 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mura.

SK yang dicabut tersebut yakni Keputusan Bupati No 263/KPTS/BKPSDM/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrator dan Pengawas di Pemerintahan Kabupaten Mura.

Keputusan Bupati Mura, No 264/KPTS/BKPSDM/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan administrator dan pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mura.

Baca Juga :  59 Calon Kades Ikuti Penguatan Mental Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Kemudian Keputusan Bupati Mura, No 265/KPTS/BKPSDM/2024 tanggal 21 Maret 2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dilingkungan Pemkab Mura.

Keputusan Bupati Mura, No 266/KPTS/BKPSDM/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural dilingkungan Pemkab Mura dan Keputusan Bupati Mura, No 267/KPTS/BKPSDM/2024 tanggal 21 Maret 2024 tengang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional di Pemkab Mura. (SH-04)

Editor : Juliyanto 

Share :

Baca Juga

Muba

Medco E&P Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Banjir di Musi Banyuasin

Musi Rawas

Respon Cepat Polsek Megang Sakti Bersihkan Pohon Tumbang

Musi Rawas

Kunjungan KPK ke Musi Rawas Guna Melakukan Pencegahan

Palembang

YLBH Garuda Kencana Indonesia Bantu Masyarakat Utamakan Keadilan dan Edukasi Paralegal

Lubuklinggau

FKUB Lubuklinggau Verifikasi Dua Permohonan Pendirian Rumah Ibadah

Musi Rawas

Ini Himbauan Kapolres Musi Rawas Untuk Mencegah Karhutla di Wilayahnya

Musi Rawas

Kantor Unit Kerja Keimigrasian Musi Rawas Resmi dibuka

Lubuklinggau

Tiga Kegiatan Besar Pemkot Lubuklinggau di Bulan April 2019