Home / Ekonomi / Nusantara

Senin, 8 November 2021 - 14:24 WIB

Mendes PDTT: BUMDes sebagai Motor Penggerak Perekonomian Desa

JAKARTA, Sumatera Headline – Pengembangan ekonomi desa bisa diakselerasi dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha mikro itu akan menjadi motor penggerak yang efektif bagi usaha lain di desa seperti desa wisata sekaligus mengentaskan kemiskinan dan menekan angka stunting. 

Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat menerima kunjungan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah D.I Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu Bendara di ruang kerja, Senin (8/11/2021).

“Hal yang jadi fokus adalah pembangunan dan pengembangan BUMDes, salah satunya fokus ke peningkatan SDM di desa untuk mengelola sektor ekonomi,” ungkapnya.

Kunjungan GKR Bendara ke Kementerian Desa PDTT bermaksud berkoordinasi mengenai desa wisata, yang sedang digenjot oleh badan promosi yang dipimpinnya hingga persoalan stunting.

Selain itu, Gusti Bendara juga memaparkan, perkembangan promosi untuk menggeliatkan kembali pariwisata di Yogyakarta, seperti menggelar konser di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang telah dikunjungi Menteri Halim Iskandar.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menuturkan, dua tahun pandemi Covid-19 membuat banyak hal harus dibenahi, termasuk mengenai konsep desa wisata yang saat ini sudah menjadi ikon penting dalam pariwisata nasional. Desa wisata yang berbasis alam kini hendaknya diutamakan. Dalam proses pembenahan usaha-usaha di desa seperti pengembangan desa wisata itu, peran BUMDes sangat menentukan.

Untuk itu, badan-badan usaha milik desa pun direvitalisasi. Jika perlu berbadan hukum agar posisinya lebih kuat. Setelah Omnibus Law terbit, BUMDes bisa berbadan hukum.

Agar BUMDes kuat, jelasnya, Kemendes PDTT menggandeng perguruan tinggi, utamanya yang tergabung dalam Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides), dan dunia usaha atau korporasi untuk bersama-sama membantu proses revitalisasi dan pengembangan usaha BUM Desa.

Baca Juga :  Presiden Minta Fokus Tangani Stunting

Gus Halim menilai D.I Yogyakarta sudah cukup mumpuni dalam mengelola desa-desa wisata. Pemerintah daerahnya juga menunjukkan perhatian dan kepedulian untuk membangun desa berkaitan dengan pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 ini.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Sri Sultan dan jajaran Pemerintah D.I Yogyakarta,” kata Gus Halim.

Mengenai stunting, penerima doktor honoris causa dari UNY ini merasa cukup kesulitan menghadapi penderitanya. Alasannya, stunting itu sangat terkait dengan pola hidup dan kesehatan. Dengan berkelakar Gus Halim menyebut bahwa dia merasa lebih mudah menangani warga desa yang terkena ”stunting” ekonomi.

Namun Gus Halim merasa yakin kedepan desa-desa akan lebih mudah menangani stunting di desa, apalagi didukung dengan data desa berbasis SDGs Desa yang berbasis individu dan rumah tangga.

“Data desa yang dikumpulkan relawan desa itu bisa langsung merujuk pada keluarga dan individu penderita stunting, sehingga penangananya akan lebih mudah” jelas Gus Halim. 

Hal senada diungkapklan GKR Bendara yang mengaku memiliki kepedulian tinggi terhadap stunting, meski diakuinya belum ada data yang valid mengenai itu. Data yang dilansir BKKBN biasanya berdasarkan persentase. Dia mencontohkan data BKKBN menempatkan angka stunting di Kabupaten Gunung Kidul cukup tinggi, padahal kalau dihitung jumlah anak di Kabupaten Sleman lebih banyak.

“Untuk menekan angka stunting hingga mencapai nol persen bukan hal mudah, ada banyak faktor berpengaruh mulai dari asupan gizi ibu saat mengandung, faktor ekonomi, pendidikan, juga budaya yang berkembang,” tuturnya.

Baca Juga :  12 Polda di Indonesia akan Terapkan ETLE

Salah satu yang diupayakan GKR Bendara ialah program bantuan untuk menekan angka stunting itu. Dia memberikan bantuan senilai Rp. 20 juta untuk setiap anak per tahun. Jumlah ini termasuk program makanan bergizi dan honor untuk pendamping.

GKR memaparkan, bahwa Kulon Progo bakal menjadi pintu masuk bagi Borobudur High Land. Karena itu, perlu banyak pembenahan di sana, terutama desa-desa wisatanya. Demi upaya ini GKR Bendara menggandeng Badan Otorita Borobudur agar bawang merah di Kulon Progo menjadi salah satu komoditas unggulan, tapi dengan catatan perlu ada peningkatan kualitas.

“Desa produksi bawang merah ini bisa dijadikan desa wisata. Di sana ada ritual pada proses penanaman dan ritual panen. Saya sedang usahakan agar ada agrowisata di Kulon Progo ini,” katanya.

Pada praktiknya, GKR Bendara berharap BUM Desa yang akan menjadi penyedia bawang merah untuk Borobudur High Land. BUMDes yang mengambil bawang merah itu dari petani di Desa Kayangan secara langsung agar harga lebih menguntungkan petani. Branding produk Desa Agro Wisata itu nantinya adalah Bawang Merah Kayangan.

Menyikapi hal ini, Gus Halim menyambut baik rencana BUMDes sebagai penyalur atau penyedia bawang merah bagi Borobudur High Land. Bahkan, dia bakal menyempatkan diri untuk menyambangi Desa Kayangan itu.

“Nanti kami coba diskusikan dengan Kepala Desa mengenai kebutuhan dan penyiapan BUM Desa dari proses tanam, produksi hingga pemasaran bawang merah Desa Kayangan,” ujarnya.

Editor: J Silitonga
Sumber: Ril Humas Kemendes PDTT

Share :

Baca Juga

Nusantara

Ibunda Jokowi Meninggal Karena Sakit Kanker yang Diderita Selama 4 Tahun Ini

Hukum

Juliari P Batubara Terancam Hukuman Mati Jika Terbukti Melanggar Pasal 2 UU 31 Tahun 1999

Nusantara

Saat Jokowi Jadi Wartawan

Nusantara

5 Tahun Kedepan Tidak Ada Lagi Beban, Presiden Jokowi : Apapun yang Terbaik untuk Negara akan Saya Lakukan

Nusantara

Buka Munas IV PATRI, Tutut akan Dampingi Transmigran Memajukan Bangsa

Nusantara

Gagasan SMSI Luncurkan ‘News Room’ Disambut Wakil Ketua DPR RI

Nusantara

Presiden Jokowi : Tularkan Kerukunan di Indonesia kepada Dunia

Nusantara

Kades yang Dikriminalisasi Segera Laporkan ke Satgas Dana Desa