JAKARTA, SH – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk 5 besar ekonomi terkuat dunia, dan bisa masuk 4 besar ekonomi terkuat dunia di 2045.
“Memiliki peluang besar untuk masuk ke sana,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019, di Shangri-La, Kota BNI, Jakarta Pusat, Kamis (9/5) pagi.
Tetapi untuk masuk ke sana, menurut Presiden, juga tidak mudah, banyak tantangan-tantangan yang harus diselesaikan, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi.
Ia mengingatkan, banyak negara-negara yang terjebak kepada middle income trap/negara dengan pendapatan menengah, terjebak di situ karena tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang ada di negaranya. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menekankan, kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, yang akan dihadapi menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka.
Presiden Jokowi menguraikan, persoalan itu yang pertama, infrastruktur. Menurut Presiden, pemerataan infrastruktur ini harus bisa diselesaikan, dan tanpa ini jangan berpikir kita masuk kelima, keempat ekonomi terkuat dunia.
- Pertamina Hulu Rokan Tampilkan Inovasi dan Capaian Produksi di IPA Convex 2026
- Tata Kelola Anggaran Terbaik, SKK Migas Raih Gelar “Jawara Of The Year 2025” dari KPPN Jakarta II
- Dosen UNIMUS Luncurkan Buku Saku Digital SMART-HTN untuk Kendalikan Hipertensi
Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada gubernur, bupati, wali kota, setelah selesainya beberapa infrastruktur yang telah dibangun, baik itu jalan, jalan tol, pelabuhan, bandara, segera provinsi, kabupaten dan kota menyambungkan dengan titik-titik produksi yang ada di daerah masing-masing.
“Sambungkan dengan kawasan industri, sambungkan dengan kawasan-kawasan wisata, sambungkan dengan sentra-sentra industri kecil, sambungkan dengan pusat-pusat produksi baik pertanian maupun perkebunan. Itu tugasnya daerah,” tegas Presiden.
Yang kedua, lanjut Presiden, reformasi struktural. Menurut Presiden, reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan. Kelembagaan harus disederhanakan. Urusan-urusan perizinan semua dari pusat sampai ke daerah harus berani dipotong.
“Tanpa itu jangan juga bermimpi menjadi empat besar, lima besar ekonomi terkuat dunia,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengaku sudah bolak-balik ngomong perizinan. Tapi yang menetas dapat dikatakan sangat kecil sekali.
“Orangnya datang, datang, datang, ingin, ingin, ingin, tapi tidak netas, karena kita tidak bisa mengeksekusi dan merealisasikan,” ungkap Presiden seraya menunjuk contoh pembangkit listrik, baik tenaga uap, angin, panas bumi yang menurutnya semuanya ruwet.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan para gubernur, bupati, dan walikota dari seluruh tanah air.
Editor : J. Silitonga
Sumber : Setkab
