MUSI RAWAS – Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, mengkritik pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dinilai berjalan stagnan tanpa terobosan baru. Kritik tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada pembukaan Musrenbang Kabupaten Musi Rawas 2026 di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Selasa (31/3/2026).
Dalam sambutannya, Firdaus mengutip ungkapan Albert Einstein yang menyebut melakukan hal yang sama secara berulang-ulang namun mengharapkan hasil berbeda sebagai bentuk “kegilaan”. Ia menilai pola perencanaan pembangunan yang dilakukan setiap tahun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) cenderung berulang tanpa inovasi, sehingga hasilnya belum maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Setiap tahun Musrenbang dilaksanakan, tetapi perencanaannya itu-itu saja tanpa perubahan signifikan. Hasilnya pun belum maksimal untuk masyarakat,” ujar Firdaus.
Ia mendorong jajaran eksekutif, khususnya Bappeda, untuk mengubah paradigma dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar lebih berdampak nyata bagi kemajuan daerah.
Firdaus juga menyoroti adanya “anomali” di Musi Rawas, di mana angka pengangguran tergolong rendah, namun tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah dan angka kemiskinan yang relatif tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk masih adanya kebiasaan negatif di masyarakat seperti pesta malam, penyalahgunaan narkoba, dan praktik judi online.
“Ini yang harus kita pahami bersama dan dipangkas,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai potensi sumber daya alam di Musi Rawas belum dikelola secara optimal. Salah satunya adalah keberadaan Sungai Musi dan anak-anak sungainya yang dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber ekonomi masyarakat jika dikelola dan dilestarikan dengan baik.
“Kenapa kita tidak memanfaatkan anugerah alam ini menjadi sumber pendapatan masyarakat,” katanya.
Firdaus juga menyinggung kondisi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai namun belum merasakan manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut. Ia mengibaratkan kondisi itu sebagai ironi yang harus segera dibenahi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan anggaran daerah hingga mencapai sekitar Rp400 miliar pada 2026, dan berpotensi berlanjut pada 2027.
“Jika tidak disikapi dengan menggali potensi sumber pendapatan yang ada, maka pembangunan akan terhambat dan tidak ada perubahan,” ujarnya.
Sementara itu, Musrenbang Kabupaten Musi Rawas 2026 secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Musi Rawas, H. Supriyatno. Kegiatan tersebut dihadiri unsur organisasi perangkat daerah (OPD), camat, perwakilan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BUMN, serta organisasi terkait lainnya.
Editor: Jhuan
